:
Oleh Irvina Falah, Minggu, 8 Januari 2017 | 11:01 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 1K
Sidoarjo - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur, Menteri Kordinator Perekonomian Darwin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudy Antara juga berkunjung ke Dam Pajaran di Mlirip Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo,Jumat (6/1).
Pada kunjungan tersebut, Darmin mengatakan, hingga ini banyak lahan konservasi dan lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan perumahan dan kawasan industri seperti di kota-kota besar yakni di Tangerang, Bekasi dan Sidoarjo. Untuk itu Darmin berharap semua kepada daerah se-Indonesia mematuhi peraturan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
"Kita tidak jauh dari swasembada pangan, untuk itu menjamin ketersediaan air menjadi sangat penting. Jaga hulu hilir, kendalikan alih fungsi lahan irigasi (sawah berkelanjutan)", tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyampaikan kondisi infrastruktur sumber daya air di Sidorajo yang membutuhkan dukungan rehabilitasi jaringan irigasi. Mengingat, Kabupaten Sidoarjo ditunjuk pemerintah sebagai lumbung pangan nasional. Disamping itu Bupati Sidoarjo juga meminta bantuan anggaran untuk penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
Sebagai informasi, Dam Pajaran yang merupakan akses dari dua jalur yakni Kanal Mangetan dan Kanal Porong. Menurut Bupati Sidoarjo ada beberapa program yang harus dilakukan ke depan. Seperti rehabilitasi irigasi Delta Brantas secara menyeluruh, dan pembangunan long storage di Sungai Kalimati yang tembus ke Kanal Porong dan ada sudetan menuju Kalimati. Saiful Ilah menjelaskan Untuk rehab irigasi Delta Brantas sudah diusulkan dan sekarang masuk dalam daftar pembangunan jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tahun ini dan tahun berikutnya, pemerintah sudah mencanangkan untuk program rehabilitasi irigasi Delta Brantas.
"Akan kami benahi. Untuk 22 ribu hektar lahan irigasi, 18 ribu merupakan tanggung jawab kami di pemerintah pusat. Tahun ini, pemerintah memang memprogramkan rehabilitasi," tutur Basuki.(*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR