:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 23 November 2016 | 18:25 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 350
Semarang - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam kunjungannya ke Semarang, Selasa (22/11) juga mengunjungi Polder Banger di Kelurahan Kemijen didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Dalam kunjungan ke Polder Banger, Perdana Menteri Mark Rutte didampingi Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Kerajaan Belanda, Melanie Schultz van Haegen dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Basuki Hadimuljono juga menyaksikan penandatanganan perjanjian Letter Of Intent (LoI) kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Kota Semarang terkait pengelolaan sistem Polder Banger di Kota Semarang. Penandatanganan Letter of Intent (LOI) dilakukan oleh Dutch Water Authority, Hans Ooster, dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
Polder Banger merupakan implementasi kerja sama government to government antara Pemerintah Indonesia cq. Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membangun Sistem Polder Banger yang terintegrasi antara aspek teknis, kelembagaan dan operasional dan pemeliharaan.
Manfaatnya adalah melindungi kawasan Banger dari banjir akibat luapan Banjir Kanal Timur Semarang, Intrusi (rob) dari laut dan Penurunan muka tanah (Land Subsidence).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengungkapkan bahwa, sistem Polder di Semarang ini nantinya kalau sudah selesai secara fisik juga bisa diterapkan dikota lainnya. "Nanti akan diterapkan di Kota-Kota lainnya, "ungkapnya.
Polder yang berada di Kemijen, Semarang Timur itu menjadi Polder Percontohan. Cakupannya yaitu seluas 543 hektare di 10 Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur yang dihuni oleh 84 ribu jiwa. Sistem Polder Banger menggunakan sistem penanggulangan banjir dan rob seperti di Belanda.
PM Belanda Mark Rutte dalam sambutannya mengatakan dirinya seperti kembali ke rumah karena sistem polder Banger sama dengan yang diterapkan di Belanda. "Polder tersebut diharapkan bisa juga sebagai percontohan bagi banyak pihak," terangnya. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
