Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Koordinasi guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

Jakarta – Perekonomian Indonesia masih tetap kuat didukung oleh fundamental ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 mencapai 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan negara-negara kawasan. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga pada level 5,0%. Sementara itu, investasi belum membaik, tetapi diharapkan dapat meningkat di periode mendatang sejalan perbaikan prospek ekonomi. Konsumsi Pemerintah tumbuh negatif, seiring kebijakan konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah agar kredibilitas pelaksanaan APBN-P 2016 dan APBN 2017 tetap terjaga.

Stabilitas perekonomian masih tetap terkendali. Inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil sehingga diperkirakan mendekati batas bawah target inflasi 2016 yakni 4+1%. Defisit neraca transaksi berjalan juga semakin rendah dimana pada triwulan III-2016 diperkirakan di bawah 2% PDB. Fundamental ekonomi yang baik dan stabilitas perekonomian yang terkendali pada gilirannya mendukung nilai tukar rupiah tetap stabil dan berdaya saing.

Kinerja sektor jasa keuangan masih baik dengan tingkat risiko yang relatif terkendali. Di industri perbankan, rasio CAR per September 2016 sebesar 22,60% sangat memadai untuk memitigasi risiko. NPL tercatat 3,10%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dengan tingkat kecukupan pencadangan yang tinggi. Di industri keuangan nonbank, Risk-Based Capital (RBC) perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing berada pada level 531% dan 269%. Sementara itu, pasar saham domestik, IHSG relatif stabil dan secara year-to-date menguat sebesar 19,1%.

Perkembangan ekonomi domestik yang positif perlu terus diperkuat di tengah kondisi pemulihan perekonomian global yang masih rentan dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global masih belum solid. Harga komoditas masih rendah, meskipun beberapa harga komoditas sudah meningkat di beberapa bulan terakhir. Aliran modal global dan stabilitas sistem keuangan dunia juga masih rentan dipengaruhi ketidakpastian rencana kenaikan Fed Funds Rate oleh the Fed, transisi kebijakan di Eropa, serta meningkatnya isu geopolitik, termasuk pasca Pemilihan Umum di Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global tersebut, pasar SBN selama tahun 2016 relatif mengalami penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari menurutnnya yield SUN seri benchmark dan meningkatnya minat pembelian SBN oleh investor domestik maupun investor asing.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi guna memastikan kesinambungan pemulihan perekonomian nasional. Pemantauan terhadap perkembangan ekonomi domestik dan global serta berbagai risiko yang dapat mengemuka akan terus dilakukan secara intensif. Sinergi kebijakan akan dilakukan secara kuat sehingga berbagai langkah yang ditempuh menjadi kesatuan yang terintegrasi mendukung upaya memperkuat ketahanan ekonomi.

Pemerintah akan terus memperkuat stimulus sambil tetap menjaga keberlangsungan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN-P 2016 di tingkat 2,7% PDB, di bawah batas amanat undang-undang sebesar 3%. Dalam kaitan ini, Pemerintah berupaya merealisasikan belanja APBN-P 2016 mencapai 96% dari target. Pemerintah juga terus meningkatkan penerimaan dari perpajakan, baik melalui penerimaan rutin maupun melalui pengampunan pajak. Dari sisi pembiayaan, sampai saat ini pembiayaan melalui penerbitan SBN telah mencapai 98,70% dan sisanya direncanakan dapat dipenuhi dari penerbitan di pasar domestik.

Ke depan, Pemerintah akan secara cermat mempersiapkan pelaksanaan APBN 2017. Dalam kaitan ini, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi di bidang fiskal, khususnya dalam bidang perpajakan. Pemerintah juga terus mengupayakan agar belanja negara lebih berkualitas guna menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pembiayaan APBN 2017, penerbitan SBN neto ditargetkan sekitar Rp400 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan prefunding pada triwulan IV-2016, dengan memanfaatkan peluang di pasar global maupun pasar domestik. Prefunding di pasar domestik dapat dilakukan melalui lelang maupun private placement namun dengan tetap memperhatikan kondisi pasar.

Bank Indonesia akan tetap konsisten menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang rupiah dan valas sehingga tidak mengganggu transmisi kebijakan moneter yang telah ditempuh. Kebijakan tersebut diperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk memastikan bahwa operasi keuangan Pemerintah tetap sejalan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas. Selain itu, koordinasi juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang diperkirakan akan meningkat. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga inflasi tetap sesuai dengan sasaran, defisit transaksi berjalan masih pada tingkat yang sehat, dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan berdaya tahan, yang pada gilirannya dapat mendukung kesinambungan pemulihan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan akan menempuh beberapa kebijakan untuk memastikan agar peran intermediasi sektor jasa keuangan tetap berlangsung secara optimal dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Di tengah kondisi likuiditas yang memadai, peluang untuk memberikan kredit Rupiah terhadap beberapa sektor prioritas akan terus didorong. Upaya ini akan dilengkapi dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menekan potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan di perusahaan pembiayaan. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta pasar modal juga akan dilakukan agar dapat mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berjangka panjang. Dalam hal ini, pemberdayaan dana-dana dari perusahaan asuransi dan dana pensiun akan terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan jangka panjang oleh pasar modal.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memastikan reformasi struktural tetap berjalan dengan baik. Berbagai sinergi kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diyakini dapat terus memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, sebagai respons atas kondisi ekonomi global yang masih belum menguntungkan.