Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Ekonomi Tidak Mau Terjebak Rutinitas

Jakarta - Pemerintah melakukan self critic terhadap Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Hal ini dimaksud agar tidak terjerumus dalam rutinitas. Apabila diperlukan, akan dilakukan penyempurnaan terhadap anggota kelompok kerja. Sehingga diharapkan dapat menaikkan kembali dinamika dari kelompok kerja yang ada.
 
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, hari Kamis (27/10) di Jakarta, sempat dibahas bahwa Pusat Logistik Berikat (PLB) paling banyak realisasinya karena efisiensi yang diciptakan jelas, serta investasi pun tidak terlalu besar. Karena sejauh ini, tidak mudah untuk mengundang investasi. “Diantara semua paket deregulasi, pusat logistik paling terasa realisasinya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin rapat.
 
Hadir dalam rapat antara lain Wakil Ketua Satgas Percepatan  dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Sofjan Wanandi, Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Sayta Bhakti Parikesit, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Carlo Tewu dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.
 
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Unit Pendukung, Edy Putra Irawady memaparkan kegiatan tim Unit Pendukung dalam membantu kinerja Satgas. Baik dalam melakukan investigasi lapangan, monitoring dan evaluasi penyelesaian kasus. Dalam rapat diputuskan, satgas akan mempublikasikan secara rutin mengenai apa saja yang telah dilakukan dari masing-masing pokja.
 
Terkait kampanye dan diseminasi, Pokja I telah mensosialisasikan Paket Kebijakan Ekonomi di beberapa kegiatan. Mulai kunjungan lapangan ke Pusat Logstik Berikat, Talkshow di televisi hingga sosialisasi di beberapa forum internasional yang bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait. Kepala BPKM yang juga merupakan Wakil Ketua Pokja I, Thomas Lembong menghimbau agar anggota Satgas membantu untuk email blast agar sosialisasi dapat lebih cepat diterima oleh pemangku kepentingan.
 
Sementara dari sisi percepatan dan penuntasan regulasi, Pokja II melaporkan hasil evaluasi tim serta masukan dari Asosiasi dan Konsultan Hukum, per tanggal 27 Oktober 2016. Kepala Kantor Staf Kepresidenan selaku Ketua Pokja II, Teten Masduki menyatakan timnya telah melakukan Uji Substansi terhadap 155 peraturan, dengan rincian, 114 peraturan sudah selesai, 31 peraturan diubah, 1 peraturan dicabut dan 9 peraturan yang perlu putusan Satgas.
 
Adapun Ketua Pokja III, Mirza Adityaswara mengatakan timnya telah melakukan survei awarness, pemetaan 41 regulasi, survei persepsi 41 regulasi dan 6 FGD. “Kita harus lebih gencar mensosialisasikan paket kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sharing antar Pokja untuk melihat progress yang sudah dilakukan,” imbuhnya.
 
Sedangkan mengenai penanganan dan penyelesaian kasus, Sekretaris Pokja IV Carlo Tewu menyampaikan dari 95 kasus yang diterima, telah dibahas 80 kasus. Dari total kasus yanng dibahas tersebut, 58 kasus sudah direkomendasikan ke kementerian/lembaga, 4 kasus diteruskan ke Pokja II dan Pokja III.
 
“Jadi sejauh ini total kasus yang telah selesai sebanyak 28 atau 35% dari jumlah kasus yang sudah dibahas dan ada 30 kasus yang belum ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga,” kata Carlo.
 
Di akhir rapat, Darmin menegaskan kembali soal pentingnya sosialisasi. “Sosialisasi ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan Paket Kebijakan Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah,” tutup Darmin.  (ekon)
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
Farah Heliantina (08159530800)
 
Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI 
Website: www.ekon.go.id