:
Oleh Irvina Falah, Senin, 24 Oktober 2016 | 14:52 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 501
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pagi ini menjadi Narasumber Pers Briefing 2 Tahun Kerja Jokowi-JK, yang bertempat di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam kesempatan ini Mendikbud, Menag, Mensos, Menristekdikti, Menteri PP dan PA, Mendes, Menkes, dan Menpora.
Kemenko PMK dengan fungsi KSP (koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian) di bawah pimpinan Puan Maharani, mencatat beberapa capaian penting yang kerap dijadikan acuan berbagai program untuk menyejahterakan rakyat. Berbagai target dan sasaran program ‘Nawa Cita’ yang terus di gulirkan hingga kini, termasuk semua program yang mengarah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Demi terwujudnya nawa cita kita semua butuh kerja nyata, program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia," papar Menko PMK.
Kualitas hidup itu antara lain terdiri dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar; penanggulangan kemiskinan; dan perlindungan anak, perempuan, serta kaum marjinal. Sementara kapasitas hidup manusia Indonesia mencakup Revolusi Mental; Pemberdayaan masyarakat; dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Menko PMK menekankan bahwa revolusi mental merupakan gerakan partisipasi pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai target sasaran pembangunan maka pemerintah harus terus mengoptimalkan kinerjanya.
Saat ini pemerintah telah mencanangkan percepatan pembangunan yang fokus pada upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial. Tiga langkah strategis untuk mengatasi semua masalah itu adalah percepatan pembangunan, dan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumberdaya manusia serta Deregulasi dan Debirokrasi.
Untuk masalah kualitas hidup, indikator makro menetapkan bahwa (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (kesehatan, pendidikan, dan hidup yang layak) di tahun 2019 menetapkan sasaran sebesar 76,3; sementara di tahun 2015 angkanya sudah mencapai 69,5 dari 68,8 di tahun 2014. Indeks Gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh telah menetapkan sasaran di angka 0,36 pada tahun 2019, sedangkan di tahun 2016 capainnya telah mencapai angka 0,39 dari 0,40 di tahun 2014.
Target tingkat kemiskinan yang di tahun 2019 diupayakan mencapai angka 9-10 persen, di tahun 2016 ini telah menyentuh angka 10,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yaitu sekitar 11,2 persen. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2019 ditarget pada angka 5,2 - 5,5 persen, di tahun 2016 ini sudah mencapai angka 5,5 persen dari 6,18 persen di tahun 2015.
Dari capaian kementerian dibawah koordinasi PMK, melalui indikator yang ada dapat ditetapkan kualitas hidup manusia Indonesia telah meningkat sekitar 0,75 persen. Untuk meningkatkan taraf hidup, Kemenko PMK sejauh ini terus mendorong upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta terus mengedepankan upaya perlindungan anak dan perempuan. Kemenko PMK juga berperan aktif meningkatkan kapasitas manusia Indonesia dengan terus menyuarakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menekankan pada asas etos kerja, integritas dan gotong royong.
Menuju tahun 2019 atau hingga berakhirnya Kabinet Kerja, Kemenko PMK akan terus meningkatkan pembangunan masyarakat dan produktivitasnya antara lain dengan upaya penurunan risiko bencana; kompetensi SMK berakreditasi; SMA/MA berakreditasi minimal B; prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B; meningkatnya jumlah sertifikasi tenaga ahli; meningkatkan jumlah lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten. ”Target pada tahun 2019 di harapkan IPM dapat tercapai, dan untuk menghadapi MEA di perlukan percepatan sumber daya manusia yang produktif," harap Menko PMK. (fin)
