Genjot Panen Padi Tiga Kali Setahun, Sambas Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi Kalbar

Sambas, InfoPublik - Kabupaten Sambas memacu produktivitas sektor pertanian dengan mendesak peningkatan frekuensi panen padi menjadi tiga kali dalam setahun guna memperkuat pasokan pangan regional serta menjaga keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah penguatan sektor hilir dan hulu pertanian tersebut diimbangi dengan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala hingga ke desa-desa pedalaman guna menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga bahan pokok.

Bupati Sambas, Satono, menegaskan bahwa kepastian pasokan dari daerah penghasil utama merupakan kunci paling efektif dalam meredam tekanan inflasi daerah.

“Kami terus mendorong agar petani di Kabupaten Sambas dapat melaksanakan panen padi hingga tiga kali dalam setahun. Dengan peningkatan produktivitas tersebut, kami optimistis kontribusi Sambas sebagai lumbung pangan Kalimantan Barat akan semakin besar,” ujar Satono pada High Level Meeting TPID Kalbar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Satono menilai kebijakan penyesuaian harga pembelian gabah dari pemerintah pusat telah memberi kepastian harga bagi para petani lokal, meski tantangan cuaca seperti kemarau panjang masih mengintai potensi produksi.

“Kenaikan harga gabah memberikan semangat baru bagi petani. Pendapatan mereka meningkat dan secara langsung turut menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Guna mengantisipasi ancaman gagal panen akibat kekeringan, pihaknya meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi pertanian serta keandalan pasokan listrik di kawasan perbatasan.

Langkah infrastruktur ini dinilai krusial agar lahan pertanian warga tetap produktif sepanjang tahun sekaligus menarik investasi pengolahan hasil tani di kawasan terluar.

Selain mengamankan lini produksi, Pemkab Sambas secara konsisten menggelar operasi pasar murah di 19 kecamatan hingga pelosok desa untuk memotong rantai distribusi dan memastikan keterjangkauan komoditas pangan utama bagi warga prasejahtera.