Palangka Raya, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi setelah daerah tersebut tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi ketiga di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).
Linae mengatakan, tingginya inflasi perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Berdasarkan data terbaru, Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi nasional. Seluruh pihak perlu berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi," ujarnya.
Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum evaluasi guna mengidentifikasi penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah pengendalian yang dapat segera dijalankan.
Ia menyebut, beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk mendukung program bantuan pangan melalui Kartu Huma Betang.
"Hasil koordinasi menunjukkan stok beras dalam kondisi aman dan bahkan melebihi kebutuhan. Namun distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat," katanya.
Diriya menegaskan pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya di tingkat provinsi tidak akan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah.
Ia juga meminta perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar jika diperlukan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan inflasi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Idulfitri.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
"Secara historis, Mei biasanya mengalami deflasi setelah Idulfitri. Tahun ini terjadi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga beras, ikan, dan komoditas lainnya," ujarnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi gangguan produksi pangan akibat El Nino, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Untuk jangka pendek, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar murah, pasar penyeimbang, dan penguatan distribusi barang serta jasa. Adapun dalam jangka panjang, upaya yang diperlukan meliputi peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras, biaya transportasi, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi faktor utama pendorong inflasi.
Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Data tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah.(Mc.Kalteng/Eyv)