PB PON Sumut Beri Teguran Keras Vendor Makanan, Ancam Putus Kontrak jika Lalai Terulang

Medan, InfoPublik – Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumatera Utara (Sumut) melayangkan surat peringatan pertama kepada vendor penyedia makanan setelah ditemukan kelalaian dalam pelayanan konsumsi selama penyelenggaraan PON XXI. Surat peringatan itu mengandung teguran keras dan ancaman pemutusan kontrak kerja jika kesalahan serupa kembali terulang.

Kepala Bidang Konsumsi PB PON Sumut, Dedi Jaminsyah, menjelaskan bahwa dalam surat tersebut, PB PON Sumut menegaskan akan memutus kontrak vendor yang gagal memenuhi standar pelayanan. "Kami hanya bertanggung jawab menyediakan makanan untuk volunteer, panitia pelaksana (Panpel), media, dan sekretariat. Sementara makanan untuk atlet dan ofisial diurus oleh hotel tempat mereka menginap," ungkap Dedi dalam keterangan pers di Media Center PON XXI di Kota Medan, Sabtu (14/9/2024).

Dedi juga menyoroti perbedaan dalam penanganan konsumsi antara PB PON Sumut dan PB PON Aceh. Di Sumatera Utara, PB PON hanya mengurusi konsumsi untuk panitia, volunter, dan media, sedangkan kebutuhan gizi atlet dan ofisial disediakan oleh hotel, sehingga kualitas makanan sesuai dengan aktivitas masing-masing.

Dedi melaporkan bahwa sejauh ini PB PON Sumut telah membagikan sekitar 309.882 kotak makanan dan 177.670 kotak snack, dengan jadwal makan tiga kali sehari dan snack satu kali sehari. "Kami terus melakukan langkah mitigasi untuk mengatasi kendala di lapangan secara cepat dan efektif," tambahnya.

Antisipasi dan Koordinasi dengan Vendor Makanan

Sebagai langkah antisipasi, PB PON Sumut telah meminta vendor untuk lebih intensif berkoordinasi dengan tenaga ahli gizi guna memastikan makanan yang disajikan sesuai dengan standar PON. "Kami tidak bisa memberikan makanan dengan standar pribadi. Semuanya harus sesuai ketetapan PON," tegas Dedi.

Selain itu, PB PON juga menekankan pentingnya pengiriman makanan tepat waktu. Untuk itu, PB PON Sumut telah menambah tenaga kerja tambahan untuk memastikan makanan sampai ke lokasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Kami telah menambah tenaga untuk memastikan pengiriman tepat waktu," jelasnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa PB PON Sumut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah, Kejaksaan Tinggi (Kajati), Polda, dan Inspektorat Provinsi untuk memastikan anggaran konsumsi yang mencapai Rp27 miliar dikelola dengan baik. Dari jumlah tersebut, Rp17 miliar berasal dari APBD dan Rp10 miliar dari APBN.

"Kami pastikan penggunaan anggaran ini sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penyelewengan," pungkas Dedi.