Jakarta, InfoPublik - Pesta demokrasi Indonesia mencapai puncaknya ketika seluruh rakyat mencelupkan jarinya di tinta ungu usai dari bilik suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah pemilihan masing-masing. Celupan jari tersebut menandakan mereka telah menyalurkan hak suaranya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta para calon wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Meski begitu, rangkaian pesta tersebut baru benar-benar berakhir ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi suara paling lambat pada 20 Maret 2024. Proses rekapitulasinya sendiri telah dilakukan sejak 15 Februari 2024, sehari setelah hari pencoblosan, Rabu (14/2/2024) lalu.

Seluruh perangkat yang bekerja untuk menjaga dan menentukan validitas hasil Pemilu ini patut diapresiasi, terlepas dari banyak kendala yang dijumpai dilapangan. Seluruh komponen bangsa pun bertanggung jawab mengawal kerja keras dan cerdas mereka untuk kepentingan negeri.

Salah satu bagian dari proses pelaksanaan Pemilu adalah mereka yang bekerja tanpa henti dan lelah sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ketua KPPS TPS 127 RW 016 Kelurahan Kranji Bekasi Barat, Budi Prasetyo mengaku sejak seminggu sebelum pemungutan suara, ia dan keenam anggotanya bahkan telah bekerja hingga dini hari. Puncaknya di Kamis (15/2/2024), sesaat sebelum azan subuh berkumandang, mereka menuntaskan pekerjaan.

”Lelah. Namun rasanya tertutupi jika mengingat tanggung jawab yang kami emban menjaga dan memastikan semua proses di TPS berjalan tanpa kendala,” ujarnya dengan mata sembab, wajah terlihat kuyu, namun dengan senyum yang tetap mengembang lebar.

Budi mengaku ia dan timnya mulai berjibaku hingga dini hari khusus sejak dua hari terakhir. Hal ini mulai dari persiapan teknis infrastruktur di TPS hingga rekapitulasi dan input data di aplikasi KPU, Sirekap.

Semua dilakukan dengan penuh semangat. Kekhawatiran akan kesehatan diakuinya berkurang karena pasokan konsumsi dan vitamin yang dialokasikan KPU melalui dana logistik.

Ia dan timnya meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pengabdian warna negara kepada bangsa, yaitu mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik, aman dan bisa dipercaya.

“Mungkin ada beberapa kendala, tapi tim bekerja cepat menanganinya. Dan ini kami lakukan semata untuk menjamin proses yang terjadi seakurat dan sebaik mungkin,” katanya.

Senada dengan Budi, Ketua KPPS TPS 004 Desa Tukum, Lumajang Jawa Timur, Faria Nur Faizah. Ia dan timnya bahkan langsung membersihkan lokasi pemilihan untuk memastikan masyarakat tidak terganggu aktifitas keseharian di sekitar lokasi pemilihan.

Pembersihan dimulai setelah kotak suara diantarkan ke Balai Desa Tukum untuk disegel dan diproses lebih lanjut. "Proses penghitungan suara (tungsura) di TPS baru selesai pukul 05.00 WIB. Jadi, setelah kotak suara sudah diantarkan ke Balai Desa Tukum untuk disegel, kami bersama-sama membersihkan lokasi TPS dan sekitarnya," ujarnya.

Menurut Faria, upaya tersebut penting dilakukan untuk memberikan kesan positif pasca-pesta demokrasi.

"Meskipun telah dilakukan pesta demokrasi rakyat, kami sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kita bersama," katanya.

Lain lagi yang dilakukan petugas KPPS terjadi di TPS 33 Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Di sini, hingga Kamis (15/2/2024) pagi, petugas rela sarapan sembari fokus menyelesaikan pengisian rekapitulasi dan pengemasan administrasi.

Ketua KPPS 33 Pasar Ambacang, Anesha Alvidril mengakui, rekapitulasi dan pengemasan logistik ke kotak suara tidak terselesaikan satu hari. Sebab jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayahnya banyak dengan antusias pemilih yang tinggi. Jumlah DPT mencapai 295 ditambah 1 pemilih tambahan. Pemilih yang menyalurkan hak suara mencapai 222 orang.

“Pasca pemungutan suara ada seribu lebih surat suara yang harus kita hitung dan teliti. Memakan waktu cukup lama. Penghitungan tuntas jelang dini hari, melihat kondisi teman-teman yang sudah lelah kami sepakat untuk rekapitulasi dan pengemasan administrasi ke kotak suara kami lanjutkan pagi,” ucapnya seraya menambahkan jika pengemasan logistik kembali ke kotak suara bisa tuntas pukul paling lambat pukul 09.00 WIB. Hal itu masih masuk dalam masa tambahan yang ditetapkan KPU.

Tercatat sebanyak 5.741.127 orang petugas KPPS Pemilu 2024 yang direkrut oleh KPU. Bila ditambah petugas pengamanan, total ada 7,38 juta orang yang mengawal langsung proses pemungutan suara.

Apresiasi Para Pemimpin

Meski lelah dan letih dengan tugas dan berbagai kendala yang dihadapi, Budi, Faria, Anesha dan jutaan petugas KPPS lainnya di seluruh Indonesia tetap teguh menjalankan tugasnya. Yang ada dipikiran mereka adalah bagaimana embanan tugas penting negara tersebut, menjadi amanah. Peluh dan keringat mereka sepatutnya mendapatkan apresiasi bahkan bisa dibilang pahlawan penjaga tonggak demokrasi. Mereka menjadi ujung tombak dan aktor penting yang bekerja tanpa kenal waktu.

Belum lagi tekanan yang diberikan saat di lapangan seperti suara-suara sumbang yang meragukan kerja dan kapasitas mereka.

Namun begitu, para petugas KPPS layak bangga dan berbesar hati, karena calon presiden yang bertarung di Pemilu 2024, semuanya memberikan apresiasi tinggi.

“Sebagai warga negara saya ucapkan terima kasih kepada petugas KPPS, petugas TPS. Semua lancar,” kata calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto selepas memberikan suaranya di TPS 033 Bojon Koneng, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Begitu pula dengan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan. Secara khusus ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada petugas KPPS yang dianggapnya telah bekerja ekstra keras untuk mewujudkan terselenggaranya pesata demokrasi di Indonesia.

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kami bangga dan hormat kepada para petugas yang wajahnya tidak pernah muncul, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua," tegasnya.

Ketua KPU Kalimantan Timur Rudiansyah, dikutip ANTARA bahkan tegas menempatkan petugas KPPS sebagai pejuang demokrasi disaat tidak banyak orang yang bersedia mengembannya.

Beban kerja yang berat, ditambah dengan tekanan psikologis akibat berbagai tuduhan dan cibiran dikatakannya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

"Pemilu merupakan konsekuensi dari bentuk republik sebuah negara," kata Rudiansyah. KPPS dikatakannya memang dituntut dan harus bekerja dengan benar. Namun, tak jarang mereka masih mendapatkan kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan tugasnya.

Di balik kekurangan dan kekeliruan tersebut, terdapat dedikasi dan integritas para petugas KPPS yang patut diacungi jempol. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatan demi memastikan suara rakyat tersalurkan dengan baik.

Para petugas KPPS bisa dianggap sebagai pahlawan demokrasi karena menjadi ujung tombak dan tulang punggung terdepan dari proses pemilu. Peluh dan keringat mereka adalah semata demi memastikan suara rakyat terjaga dan dihitung dengan benar.

Bukan Sekedar Kisah Individu

Tidak sedikit dari pejuang-pejuang ini akhirnya memang ambruk. Dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 12 Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga misalnya yang dilaporkan pingsan saat bertugas, Kamis (15/2/2024) dini hari. Namun satu dari keduanya kembali sehat setelah dirawat oleh tim dari Dokkes Polres Purbalingga. Sementara rekannya terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Data resmi Kementerian Kesehatan per 16 Februari 2024 tercatat ada 35 jiwa meninggal dunia, 3.909 sakit, baik yang dirawat inap di sejumlah rumah sakit maupun dirawat jalan. Meski begitu jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya di 2019. Tercatat saat itu 894 meninggal dunia dengan 5.175 mengalami sakit.

”Tercatat sembilan kematian di antaranya yang berkaitan dengan penyakit jantung,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Hal senada dikuatkan Anggota KPU Idham Holik. Penyakit bawaan yang sudah diindap petugas jadi salah satu penyebabnya. “Tapi jumlahnya memang tidak banyak,” katanya.

Meski begitu, KPU telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya bagi petugas yang terlibat. Dilansir dari laman resminya, KPU menetapkan Santunan Kelecakaan bagi badan ad hoc dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Besarannya adalah sebagai berikut;

• Meninggal Rp36.000.000
• Cacat permanen Rp38.800.00
• Luka berat Rp16.500.000
• Luka sedang Rp8.250.000
• Bantuan biaya pemakaman Rp10.000.000

Terlepas dari itu semua, kerja cepat tim yang terlibat dari seluruh rangkaian proses pemilu 2024 perlu diancungi jempol. Antisipasi berbagai kemungkinan dari seluruh petugas dilakukan dengan bersiaga penuh di sekitar TPS. Mereka seolah ingin memastikan tidak ada yang terabaikan ketiga para petugas KPPS butuh penanganan.

Yang patut dicatat adalah semua ini bukan persoalan kerja dan kisah individu. Ini semua menjadi potret perjuangan kolektif para petugas KPPS penjaga legitimasi dari proses demokrasi. Pejuang yang memastikan #PemiluDamai2024 terjaga dengan baik.