Pekanbaru, InfoPublik - Polda Riau melalui Subdit V Ditreskrimsus meningkatkan patroli siber untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks pasca-pencoblosan Pemilu 2024.

Kasubdit V Siber Polda Riau Fajri terus memantau dunia maya dan menindak tegas para pelaku penyebaran hoaks.

Fajri mengatakan hoaks dikhawatirkan dapat memicu polarisasi dan keresahan di tengah masyarakat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Kita selalu mengimbau masyarakat agar jangan mudah terpancing dengan video maupun berita-berita yang belum diyakini kebenarannya," kata Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Fajri, Kamis (15/2/2024).

Patroli siber bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban dan pelaku kejahatan dunia maya.

Dia meminta agar masyarakat memerhatikan judul informasi yang didapat dari media sosial, sebab, berita palsu biasanya memiliki judul yang mengejutkan dan provokatif. 

"Pastikan sumber berita terpercaya dan kredibel, cek sumber berita dari situs resmi dan terpercaya. Jangan mudah percaya dengan informasi dari situs yang tidak dikenal," jelas Fajri.

Dia juga meminta warga untuk memeriksa foto dan video yang belum jelas sumbernya, karena hoaks juga bisa berbentuk foto dan video yang diedit. Gunakan situs pengecek fakta untuk memastikan kebenaran foto dan video.

Jangan terburu-buru menyebarkan berita, pastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum diverifikasi.

"Penyebar hoaks dapat dipidana dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara," tegas alumni Akpol 2008 itu.

Selain itu, Fajri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi kondusif pasca-Pemilu 2024 dengan tidak menyebarkan hoaks.

"Patroli siber dan edukasi masyarakat diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan menjaga keamanan dan kondusif pasca-Pemilu 2024," jelasnya.

(Mediacenter Riau/asn)