Jakarta, InfoPublik – Kritik terhadap berbagai hal terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tak dilarang karena merupakan salah satu bagian dari ruang kebebasan berpendapat masyarakat yang dijamin dalam negara yang demokratis.

Demikian dikatakan  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam keterangan resminya yang diterima Selasa (13/2/2024). 

“Dalam negara yang demokratis, kritik merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dapat menyehatkan demokrasi. Demokrasi ini kan menjadi sehat karena kritik, vitaminnya kan kritik, gizinya kritik,” katanya.

Menkominfo pun menegaskan jika pemerintah tetap memegang teguh komitmen dengan tidak pernah mengekang kebebasan berpendapat.

Namun begitu masyarakat harus mampu membedakan antara kritik, fitnah, dan hoaks dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik, terutama ruang digital.   

“Kalau fitnah, nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Kalau soal berbeda pendapat, kita sudah berbeda. Lawan kita kan ada empat, hoaks, ujaran kebencian, fitnah sama merendahkan martabat orang lain,” ujarnya. 

Menteri Budi Arie menegaskan, pemerintah senantiasa berupaya mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai.

Dalam mewujudkan situasi kondusif ini, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal proses Pemilu dengan baik.

“Tentu proses Pemilunya baik, hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak dengan baik, dan segala bentuk apa pun, kecurangan bisa diminimalisir tidak mengganggu proses Pemilu itu sendiri,” jelas Menkominfo.  

Dia optimistis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mencapai 82 persen.

Selain itu Pemilu 2024 diyakini akan berjalan dengan damai dan jauh dari kecurangan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Hal ini merujuk pada laporan terkini dari Kementerian Politih Hukum dan keamanan yang menyatakan sampai hari ini situasi menjelang Pemilu berjalan dengan aman. 

“Laporan terakhir tadi kondisi masih terkendali. Ada beberapa daerah yang punya potensi tapi bisa dikendalikan. Jadi tingkat kerawanan, di bawah oke-oke aja. Di bawah biasa aja siap ke TPS,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Budi Arie mengharapkan media massa mengambil peran untuk mendukung Pemilu 2024 berlangsung damai. Misalnya dengan mengajak masyarakat untuk ikut berparitispasi dalam menggunakan hak pilih.

“Tolong minta bantuan teman-teman Kompas, atau Kompas.com, Kompas.id, Kontan, Kompas TV untuk mengumumkan supaya masyarakat ke TPS menggunakan hak pilih,” kata Menkominfo menandaskan.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Stafsus Menteri Kominfo Sugiharto.