Buleleng, InfoPublik - Setelah melalui masa kampanye dan hari ini memasuki masa tenang sebelum pencoblosan nanti pada 14 Pebruari 2024 Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan apreasiasi kepada Bawaslu, KPU dan seluruh stakeholder atas komunikasi, koordinasi dan kerjasama sehingga Buleleng minim akan pelanggaran dalam proses demokrasi 5 tahunan ini. Demikian disampaikan Pj.Bupati Buleleng usai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024 di Taman Kota Singaraja, Minggu (11/2/2024).

Lebih jauh disampaikan oleh Pj. Lihadnyana menurut versi Bawaslu Provinsi Buleleng sudah sangat jauh dari pelanggaran, meski ada namun jauh menurun. Namun yang perlu ditekankan olehnya bahwasannya di masa tenang ini harus terus dijaga.

"Di masa tenang ini jangan situasinya tidak tenang, maka pemerintah daerah terus mendorong, memfasilitasi atas informasi dan potensi-potensi kerawanan Pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut oleh Pj. Bupati Buleleng asal Desa Kekeran ini menekankan kerawanan ini bisa kita tanggulangi jika akses transportasi dan internet tersedia di tempat pemungutan suara (TPS), data pemilih atau perpindahan pemilih sudah sesuai. Untuk itu pemerintah daerah akan terus mendukung dan menfasilitasi agar Pemilu ini lancar, damai dan aman.

"Kita semua berharap proses demokrasi tetap berjalan sesuai alur, aturan dan berjalan secara jujur, adil, langsung umum bebas dan rahasia sehingga melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang mampu memberikan  kemajuan bagi Buleleng, Bali dan Indonesia pada umumnya," harapnya. 

Sementara itu Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Carma Wirata mengatakan apel siaga di masa tenang ini bertujuan untuk memastikan sampai Pemilu nanti tidak ada kampanye dalam bentuk apapun.

"Kita sudah sepakat dengan peserta Pemilu dari partai hari ini untuk dibersihkan secara mandiri alat peraga kampanye dan bentuk lainnya. Agar bersih hari ini tidak ada atribut parpol maupun caleg," jelasnya.

Ditambahkan, jika masih ada pelanggaran dalam masa tenang ini khususnya APK yang tidak diturunkan secara mandiri pihaknya bersama instansi terkait bersama linmas akan menurunkan APK tersebut dari desa sampai kabupaten. "Ini sudah kesepakatan kita bersama," tegasnya.

Salah satu pengawasan di tingkat desa Putu Ari Artana yang bertugas di Desa Silangjana mengatakan pihaknya dalam tugas sebagai pengawas tidak melihat pelanggaran di desanya, misalpun ada pihaknya selalu melakukan pencegahan dini, sehingga tidak sampai terjadi. (MC Kab. Buleleng/wd)