Minim Akses Kepemiliuan, Kemendagri Kawal Hak Penyandang Disabilitas
_compressed.jpeg)
Ilustrasi penyandang disabilitas memberikan hak pilih. Foto: kpu.go.id
Jakarta, InfoPublik - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkomitmen mengawal isu strategis terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri), Gatot Tri Laksono, melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2024).
Gatot mengatakan, bahwa upaya tersebut guna memastikan partisipasi yang setara bagi semua warga negara Indonesia.
"Kegiatan pemilu yang sudah berlangsung sekian lama, kami nyaris menyoroti dari sisi penyandang disabilitas. Mungkin angkanya tidak signifikan berpengaruh, tetapi dari hak-hak sipil HAM pemilu ini menjadi penting diapresiasi semua pihak," kata Gatot.
Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang diterbitkan oleh Komnas HAM, terdapat 19 kelompok rentan dalam pemilu, salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas mental.
Gatot mengatakan, bahwa penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan stigma di tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya akses terhadap hak-hak kepemiluan.
Ia mencontohkan hak atas informasi, dan hak berpartisipasi serta minimnya ketersediaan instrumen pemilu yang ramah penyandang disabilitas.
"Secara hak pilih, hak partisipasi warga, penyandang disabilitas tetap diakomodasi, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Ini perlu didalami lebih lanjut," ujarnya.
Gatot mengatakan, bahwa penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan stigma di tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya akses terhadap hak-hak kepemiluan.
Ia mencontohkan hak atas informasi, dan hak berpartisipasi serta minimnya ketersediaan instrumen pemilu yang ramah penyandang disabilitas.
"Secara hak pilih, hak partisipasi warga, penyandang disabilitas tetap diakomodasi, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Ini perlu didalami lebih lanjut," ujarnya.
Pemungutan suara Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 Rabu (14/2/2024).
1_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
1_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
