173 TPS di Lhokseumawe Masuk Kategori Rawan Menjelang Pemilu 2024

Lhokseumawe, InfoPublik - Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, mengumumkan bahwa sebanyak 173 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah hukum Polres Lhokseumawe masuk kategori rawan menjelang Pemilu 2024.

Jumlah ini mencakup sekitar 13 persen dari total 1.323 TPS yang tersebar di wilayah tersebut. Sedangkan TPS yang masuk kategori kurang rawan berjumlah 1.146 TPS.

"Polri bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung. Kami berkomitmen untuk menjaga agar pesta demokrasi ini dapat berjalan secara lancar, adil, dan bebas dari gangguan," kata Kapolres Henki Ismanto dalam apel keberangkatan Personil Pengamanan (PAM) TPS Pemilu 2024 di Mapolres Lhokseumawe pada Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut, Polres Lhokseumawe telah mengerahkan 560 personel gabungan untuk menjaga keamanan, termasuk 149 personel polsek jajaran Polres Lhokseumawe, 236 personel Polres Lhokseumawe, 171 personel BKO Polda Aceh, dan 4 personel BKO Polres Aceh Utara.

Kapolres Henki Ismanto juga memberikan arahan kepada personel PAM terkait enam poin penting saat bertugas. Di antaranya adalah meningkatkan ketaqwaan, menjaga netralitas, menghindari sikap arogansi, menjaga sinergitas dengan pihak terkait, tetap waspada dan siaga, serta melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Ditambahkan bahwa TPS yang masuk kategori rawan tersebar di berbagai lokasi, dengan 16 Polsek dijajaran Polres Lhokseumawe yang akan menjadi pusat pengamanan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap TPS mendapatkan perlindungan ekstra sesuai dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda.

"Kami akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan tanpa intimidasi di hari pemungutan suara nanti," tambah Kapolres Henki Ismanto.

Dengan demikian, Polres Lhokseumawe siap menghadapi tantangan dalam mengamankan proses demokrasi ini dan memastikan bahwa hasil Pemilu 2024 di wilayah tersebut dapat mencerminkan kehendak rakyat secara bebas dan adil. (MC 05)