Jakarta, InfoPubik - Polda NTT menggelar rapat koordinasi (rakor) mengkaji kesiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024. Rakor dihadiri oleh Perwakilan Pj Gubernur NTT, Kasat Pol PP, Perwakilan Ketua KPU NTT, Wakapolda NTT, Forkompimda, Kesbangpol, dan BMKG.

Dalam rapat tersebut, Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga menekankan pentingnya pengecekan dan evaluasi terkait kesiapan serta rangkaian pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Rapat ini menjadi forum untuk saling berbagi informasi mengenai tahapan pemungutan hingga pengumpulan kotak suara pada Pemilu 2024," kata Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga dikutip dari keterangan resminya, melalui TribrataPolri, Kamis (8/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Ketua KPU NTT pun memberikan gambaran mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan PKPU No. 3/2022.

Demikian pula para perwakilan instansi yang hadir menyampaikan data dari hasil pengawasan yang ada di belakangan ini sebagai acuan melangkah kedepan menuju Pemilu Damai 2024

Sementara itu, Perwakilan Ketua Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan hasil pengawasan kampanye yang telah dilaksanakan mulai 28 November hingga 31 Januari 2024.

Dalam menghadapi masa tenang, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi kerawanan seperti kampanye diluar jadwal, politik uang, pembagian sembako, dan penertiban APK.

Pengawasan pungut hitung suara akan difokuskan pada identifikasi TPS rawan dengan mempertimbangkan pengalaman pemilu sebelumnya.

Dirintelkam Polda NTT memberikan perhatian khusus terkait peran Polri dalam mencegah polarisasi masyarakat dan Isu global, yang bisa mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Rapat berakhir dengan pemantauan kejadian menonjol tahapan kampanye. Polres jajaran diminta terus melaporkan kesiapan pemilu di wilayah masing-masing.

Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat terus memantau dan berkoordinasi menjelang masa tenang dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Rencana yang matang dan kerjasama yang baik diharapkan dapat menjaga keamanan serta kelancaran proses Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur.