Ketua KPU RI: Panelis Debat Pilpres 2024 Sudah Dewasa Berpolitik

Jakarta, InfoPublik - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari,  menanggapi salah satu panelis debat kelima atau terakhir yang berpartisipasi dalam menyampaikan Petisi Bulaksumur, berisikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Hasyim, panelis debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antarcapres merupakan pribadi dewasa dalam berpolitik.

"Saya meyakini beliau-beliau yang menjadi panelis adalah orang yang sudah dewasa dalam berpolitik dan biasa bersikap proporsional untuk menempatkan kapan pernyataan-pernyataan itu tepat digunakan atau tidak, baik secara waktu maupun tempat," kata Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/2/2024).

Hasyim mengatakan, bahwa seorang panelis terlibat dalam menyuarakan petisi bukanlah hal perdana dalam pemilu 2024.

Dalam debat keempat yang mempertemukan antarcawapres, terdapat Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.

"Kemarin salah satu panelis debat keempat, ada profesor dari antropologi hukum UI, dan juga ikut petisi UI. Saya kira begini, orang memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis yang diperlukan adalah pandangan-pandangan profesionalnya," ujarnya.

Hasyim mengatakan, bahwa rumusan pertanyaan yang disusun para panelis kemudian bergantung pada undian saat debat berlangsung, sehingga tidak dapat menentukan bahwa pertanyaan dalam debat ditujukan kepada siapa.

"Jadi misalkan panelis diberi kesempatan untuk menyampaikan rumusan pertanyaan, tetapi tidak bisa diidentifikasi pertanyaan yang menyusun siapa, yang tahu kan mereka (panelis) sendiri. Karena apa? Publik tahu, pasangan calon tahu, moderator tahu, itu kan semuanya melalui undian, diacak, jadi tidak bisa kemudian ini pertanyaannya mengarah kepada siapa? Dan kemudian ini pertanyaan disusun oleh siapa?," katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim menegaskan bahwa hadirnya panelis yang menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat.

"Kalau ada 12 panelis, itu tugasnya juga sama seperti 11 panelis pada empat debat sebelumnya yang menyusun 18 pertanyaan. Kalau kemudian pertanyaan panelis ada 18, itu digunakan hanya untuk dua segmen, yaitu pertama dan kedua. Itu bisa jadi tidak semua pertanyaan muncul karena munculnya melalui undian secara acak. Jadi menurut saya tidak berpengaruh terhadap kualitas panelis dan juga kualitas debat," kata Hasyim.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.