Sosialisasi dan Pra Audit Standar Miminum Pengamanan BNPT di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. (Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT)
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempersiapkan antisipasi ancaman terorisme selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menggelar Sosialisasi dan Pra Audit Standar Miminum Pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.
"Kami berharap melalui sosialisasi dan audit pengamanan ini, kejadian terorisme dapat diantisipasi sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman terutama di lingkungan kantor KPU Provinsi DKI Jakarta," ujar Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT RI, Kolonel Laut (H) Setyo Pranowo, dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (24/1/2024).
Menurut Setyo, kegiatan itu merupakan implementasi Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 dan Perban BNPT No 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan BNPT untuk melaksanan pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme.
Kantor KPU sendiri masuk ke dalam kategori fasilitas publik yaitu pada bidang pelayanan publik.
"BNPT RI ditugaskan melakukan pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan dukungannya pada kegiatan sosialisasi dan pra audit keamanan yang dilakukan BNPT di kantornya.
KPU Provinsi DKI Jakarta dipastikan akan mengikuti hasil rekomendasi pra audit pengamanan dari BNPT jika mungkin ditemukan adanya anjuran untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem pengamanan demi keamanan dan kelancaran pemilu 2024.
"Rekomendasi BNPT misalnya ada celah-celah di pengamanan kami, tentu saja kami akan mengikuti karena prinsipnya kan ini bagian menjaga dari hal-hal yang tidak dinginkan khususnya terkait ancaman terorisme. Semoga Pemilu tahun 2024 berjalan dengan aman dan lancar," pungkas Wahyu Dinata.
Sebelumnya BNPT telah melakukan Pra Audit Standar Minimum Pengamanan di KPU Pusat pada 10 dan 11 Januari 2024 serta di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Pusat di Jakarta pada 15 dan 16 Januari 2024.
1_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
1_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
