Kelancaran Pemilu 2019 Jangan Dinodai Konflik

Jakarta, InfoPublik - Pengakuan dunia internasional, yang memuji aman dan tertibnya pelaksanaan Pemilu 2019, jangan dinodai dengan berbagai konflik sosial yang berpotensi disintegrasi sosial maupun nasional.

"Masyarakat Indonesia bersifat paternalistik, hal yang sangat diperlukan untuk membangun situasi kondusif bagi ketenangan, perdamaian dan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap para elit, terutama para pemimpin dari kedua kubu yang berkontribusi dalam pemilihan umum yang lalu," ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada acara penyikapi situasi terkini setelah pemilu 2019 dari Perspektif Ketahanan Nasional, di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Menurut Agus, tahapan ini memunculkan tantangan terbesar bagi kemampuan bermusyawarah, bergotong royong masyarakat, serta sifat keikhlasan, kejujuran dan kebesaran jiwa pada pimpinan kedua kubu untuk memberi sumbangan terbaik bagi tugas terkesan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Agus menilai penyelenggarakan pemilihan umum 2019 berjalan dengan baik, walaupun pemilihan umum diselenggarakan dalam kondisi tidak mudah. Tanpa gangguan yang berarti, dalam pemilihan umum 2019 dan menghasilkan turn out sekitar 80%, suatu angka yang dapat menjadi model bagi sebuah negara demokrasi yang menjadikan memilih sebagai hak dan bukan kewajiban bagi warganegara.

"Lazimnya turn out berkisar seputar angka 60%, dan angka capaian setingkat itupun sudah dianggap tinggi," ungkapnya.

Ia mengatakan dua paslon yang hadir dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan dua putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan. "Kami yakin pimpinan dua kubu yang berkontestasi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini," ujarnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang lalu tidak berlangsung tanpa cacat, dan kekurangan. Menurutnya, tidak ada yang melarang untuk menyatakan temuan atas kekurangan ini, namun hendaknya pencarian solusi atas perbedaan, kita lakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elit dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah.

"Di atas kearifan tersebut adalah trust yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan umum," katanya.

Agus berharap Komisi Pemilihan Umum agar melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangannya secara transparan dan akuntabel, dan kepada seluruh komponen masyarakat atas civil society melakukan pengawasan independen atas kerja KPU ini termasuk dalam menyikapi catatan kekurangannya.

Menyikapi hal tersebut, perlu kedewasaan dan kesabaran semua pihak, mulai dari elite sampai dengan akar rumput untuk tetap menjaga makna sesanti Bhineka Tunggal Ika dengan terus memelihara dan merawat nilai dari kebangsaan yang didasari empat konsensus dasarnya (Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika).

Hal ini penting dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga kualitas ketahanan nasional Bangsa Indonesia agar tetap tangguh menghadapi berbagai bentuk ancaman. "Bangsa dan masyarakat kita tengah berada pada era menghadapi tantangan besar, dan kami yakin dengan segala kekayaan pengalaman dan kearifan lokal yang dimiliki, bangsa ini mampu menghadapi tantangan ini dan keluar menjadi bangsa yang besar dengan tingkat peradaban yang lebih tinggi," pungkasnya.