Jakarta, InfoPublik – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir mendorong pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan program kepemudaan dan keolahragaan agar pembangunan fasilitas serta pembinaan atlet memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Erick Thohir menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga harus direncanakan berdasarkan kebutuhan, didukung riset, dan disertai kejelasan pengelolaan serta pemeliharaan. Tanpa perencanaan yang matang dan koordinasi antarkementerian maupun pemerintah daerah, fasilitas yang dibangun berisiko tidak terpakai atau terbengkalai.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan yang membahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

“Jangan sampai hanya kami Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh kementerian lain. Tetapi juga kasihan kementerian lain, misalnya Kementerian PU membangun, tetapi habis itu tidak dirawat,” ujar Erick saat menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut Menpora, pembangunan sarana olahraga membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga pemeliharaan. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran negara yang bersumber dari pajak dapat menghasilkan fasilitas yang benar-benar digunakan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Forum Bulanan untuk Menyelaraskan Program

Sebagai tindak lanjut forum nasional, Kemenpora dan dinas pemuda dan olahraga (Dispora) di daerah akan menggelar diskusi tematik setiap bulan. Pertemuan tersebut akan membahas persoalan tertentu, termasuk kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga, pembinaan atlet, serta pelaksanaan program kepemudaan.

Selain pertemuan bulanan, konsolidasi nasional direncanakan berlangsung setiap tahun untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Erick mengatakan, forum tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Hasil pembahasan diharapkan dapat diteruskan oleh kepala dinas kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Kemenpora juga akan mendorong pembahasan mengenai kelembagaan dinas pemuda dan olahraga di daerah. Saat ini, terdapat daerah yang menggabungkan urusan kepemudaan dan olahraga dalam satu dinas, sementara daerah lainnya memisahkan kedua urusan tersebut.

Menurut Erick Thohir, penataan kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian perlu menjadi bagian dari pembenahan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan nasional.

Fokus pada 21 Cabang Olahraga Unggulan

Dalam pembinaan olahraga prestasi, Menpora Erick Thohir mendorong pemerintah daerah menyelaraskan program dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk fokus pada 21 cabang olahraga unggulan.

Fokus tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan daya saing Indonesia pada kompetisi internasional, khususnya Olimpiade sebagai ajang olahraga tertinggi.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa olahraga di luar cabang unggulan tetap perlu dikembangkan. Olahraga masyarakat menjadi bagian penting dari kebijakan keolahragaan karena berkaitan dengan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup penduduk.

Salah satu kegiatan yang didorong adalah penyelenggaraan car free day secara lebih luas di kota dan kabupaten. Kegiatan tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk berolahraga melalui aktivitas seperti berjalan kaki, berlari, dan senam.

“Olahraga bukan biaya, tetapi olahraga adalah investasi untuk karakter bangsa, pembangunan, kesehatan masyarakat, dan juga keekonomian,” kata Erick Thohir.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan olahraga diharapkan tidak hanya berorientasi pada prestasi atlet, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik.

Revisi Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan

Menpora Erick juga menyampaikan rencana mendorong pembaruan undang-undang yang mengatur kepemudaan dan keolahragaan melalui pembahasan bersama DPR. Pembaruan regulasi dinilai diperlukan untuk menjawab kebutuhan pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga nasional.

Pada bidang kepemudaan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi perhatian agar program yang dijalankan lebih terarah dan menjangkau kebutuhan generasi muda. Sementara itu, di bidang olahraga, sinkronisasi diperlukan untuk menghubungkan pembinaan prestasi, pembangunan fasilitas, dan pengembangan olahraga masyarakat.

Melalui forum koordinasi, penyelarasan DBON, serta rencana pembaruan regulasi, Kemenpora mendorong kebijakan pusat dan daerah berjalan dalam satu arah. Ukuran keberhasilannya tidak hanya berupa tersusunnya program atau terbangunnya fasilitas, tetapi juga pemanfaatan sarana olahraga, keberlanjutan pembinaan atlet, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga.

Upaya tersebut sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan generasi muda, dan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.