Langgur, InfoPublik – Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, mendorong Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Kei Besar untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan daerah, terutama melalui penguatan kapasitas generasi muda, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan.
Pesan tersebut disampaikan Wabup saat membacakan sambutan tertulis Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) ke-XXIX AMGPM Daerah Kei Besar di Gedung Gereja Bethania, Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Soindat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Minggu (22/11/2026).
Dalam sambutan yang dibacakannya, Wabup menegaskan bahwa organisasi kepemudaan gereja memiliki peran strategis dalam memperkuat kehidupan sosial, membangun persaudaraan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
"Nilai-nilai iman dan pelayanan diharapkan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat," katanya.
MPPD ke-XXIX juga menjadi momentum bagi AMGPM Daerah Kei Besar untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan selama 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kerja organisasi pada 2027.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara berharap hasil musyawarah tidak hanya menjawab kebutuhan internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Wabup turut menyoroti potensi sumber daya alam Pulau Kei Besar yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
"Potensi tersebut meliputi sektor perikanan dan kelautan, budidaya rumput laut, pertanian, serta perkebunan, khususnya komoditas pala dan kelapa," imbuhnya.
Dalam sambutan tersebut disebutkan bahwa perkebunan kelapa di Kei Besar memiliki luas tanam dan produksi tertinggi di Provinsi Maluku.
Selain sumber daya alam, keindahan kawasan, kekayaan budaya, serta kuatnya nilai-nilai adat dan persaudaraan masyarakat menjadi modal penting bagi pengembangan wilayah.
Meski demikian, Wabup mengingatkan bahwa potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan.
"Persoalan yang disoroti antara lain keterbatasan akses jalan menuju sejumlah ohoi atau desa, mahal dan langkanya bahan bakar minyak (BBM), keberadaan rumah tidak layak huni, serta keterbatasan sarana penangkapan ikan bagi nelayan," tuturnya.
Ancaman kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan Kei Besar.
Menurut Wabup, berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
Dalam konteks tersebut, AMGPM diharapkan menjadi kekuatan sosial yang mampu mendorong partisipasi generasi muda dalam pengembangan potensi ekonomi dan penyelesaian persoalan di lingkungan masing-masing.
Selain tantangan pembangunan wilayah, Wabup menyoroti persoalan yang dihadapi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
"Rendahnya literasi digital, penyebaran informasi palsu atau hoaks, persoalan moral dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta tuntutan kemandirian ekonomi menjadi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama," ujarnya.
Karena itu, AMGPM diharapkan memperkuat pembinaan pemuda melalui kegiatan yang mengembangkan karakter, kreativitas, keterampilan, dan kepedulian sosial.
Generasi muda juga perlu dibekali kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman agar mampu memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi perubahan secara bertanggung jawab.
Wabup menekankan bahwa pesan untuk menjadi garam dan terang dunia harus diwujudkan melalui perilaku, pengabdian, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
Wabup kemudian menyampaikan tiga pesan utama kepada peserta MPPD ke-XXIX AMGPM Daerah Kei Besar.
Pertama, mengutamakan substansi dan komitmen. Forum musyawarah diharapkan menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
Wabup mengingatkan agar musyawarah tidak terjebak dalam perdebatan prosedural berkepanjangan yang justru mengurangi perhatian terhadap substansi pelayanan.
Kedua, memperkuat sinergi dan kemitraan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memandang AMGPM sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat diharapkan memperluas partisipasi pemuda dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan Kei Besar.
"Ketiga, menjaga persaudaraan dan kebersamaan. Seluruh peserta diharapkan mengikuti proses musyawarah dengan semangat saling menghormati, termasuk ketika menghadapi perbedaan pandangan," katanya.
Perbedaan pendapat dalam organisasi hendaknya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sehat, bukan penyebab melemahnya hubungan persaudaraan.
Melalui ketiga pesan tersebut, pemerintah daerah berharap MPPD ke-XXIX dapat menghasilkan program pelayanan AMGPM tahun 2027 yang terarah, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus AMGPM Daerah Kei Besar dan panitia pelaksana atas penyelenggaraan musyawarah serta pengabdian organisasi sepanjang 2026.
Menutup sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Wabup menyampaikan pesan agar peserta musyawarah terus menjaga semangat pelayanan dan kebersamaan. “Selamat bermusyawarah. Ingat selalu Kamu adalah garam dan terang dunia!,” pungkasnya.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)