Demak, InfoPublik - Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan oleh Pemerintah Daerah 2024 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada November 2025, di Tingkat Nasional, Kabupaten Demak masuk dalam 40 Kabupaten se-Indonesia dengan Predikat Kinerja BAIK, sedangkan untuk Tingkat Provinsi Jawa Tengah hanya ada dua kabupaten dengan Predikat Kinerja BAIK yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Banyumas.
“Predikat yang kita terima ini menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Demak dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mendapat apresiasi yang baik,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Indormatika (Kadinkominfo), Masbahatun Niamah di hadapan Kepala Perangkat Daerah dan Camat se Kabupaten Demak saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat Kabupaten Demak di Ruang Pertemuan Bapperida Lantai 3, Jum’at (20/11/2626).
Dalam kesempatan itu, Masbahatun menyampaikan, hingga saat ini aduan masyarakat yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 70 persen.
Ia menjelaskan, ke depan setiap pengaduan yang masuk akan ditelaah dan disandingkan dengan dokumen perencanaan. Apabila permasalahan telah terakomodasi atau terjawab, pengaduan akan diselesaikan. Namun, jika masih memerlukan tindak lanjut, pengaduan akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Hasil pencatatan tersebut juga akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan.
Ia berharap, melalui layanan pengaduan masyarakat SP4N-LAPOR! dan Hallo Demak yang didukung komitmen pelayanan prima dari seluruh perangkat daerah, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Demak semakin meningkat sehingga mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.
“Harapannya, jumlah pengaduan tidak semakin banyak. Namun, apabila masih ada masyarakat yang menyampaikan aduan, kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,”imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP), Agus Pramono, mengimbau, seluruh perangkat daerah agar turut mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat. Apabila menerima pengaduan secara langsung dari masyarakat, perangkat daerah diminta segera menyampaikannya kepada pengelola pengaduan tingkat kabupaten, yakni Dinkominfo, agar dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem SP4N-LAPOR!. (red-kmf/ist/eyv)