Pontianak, InfoPublik – Penguatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026), tersebut dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat evaluasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mengukur perkembangan demokrasi di daerah.
Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan bahwa penguatan demokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari jaminan kebebasan masyarakat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga unsur masyarakat sipil, dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.
Krisantus berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data IDI, sehingga menghasilkan gambaran objektif mengenai kondisi demokrasi di Kalimantan Barat.
“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Usai membuka kegiatan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan juga memberikan keterangan kepada awak media. Ia menegaskan bahwa kualitas demokrasi harus menjadi perhatian bersama dan tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Ia berharap hasil pengukuran IDI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang semakin terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(ais)