Pontianak, InfoPublik – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya penguatan tata kelola, integritas, dan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai faktor penentu kualitas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ( Rakor UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, seluruh UKPBJ diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan proses pengadaan yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis yang turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas proses pengadaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan program, mutu pekerjaan, hingga manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis dan kondisi masyarakat yang beragam. Karena itu, diperlukan tata kelola pengadaan yang kuat, didukung sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi juga membuat masyarakat semakin mudah memantau dan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan. Saya ingin seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Wagub juga mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar terhindar dari praktik penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memberikan perlindungan dan pendampingan kepada aparatur yang menjalankan tugas secara benar dan sesuai ketentuan.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pengadaan tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan menghasilkan pekerjaan berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, pemilihan penyedia, hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.
“Jangan hanya mengejar kelengkapan dokumen. Yang paling penting adalah bagaimana pengadaan itu dilaksanakan dengan benar, hasil pekerjaannya berkualitas, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyoroti pentingnya percepatan proses pengadaan agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, keterlambatan proses pengadaan dapat mempersempit waktu pelaksanaan pekerjaan dan berisiko memengaruhi kualitas hasil pekerjaan maupun penyelesaian administrasi anggaran.
“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita tidak ingin pekerjaan dikejar-kejar waktu hanya karena proses pengadaannya terlambat,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, ia meminta adanya sinkronisasi dan koordinasi antara perangkat daerah pelaksana kegiatan dengan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
“Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik. Jangan sampai karena keterlambatan koordinasi, pekerjaan tidak selesai dan akhirnya menjadi tunda bayar,” tambahnya.
Selain itu, Wagub mendorong UKPBJ untuk berperan lebih aktif sebagai pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. UKPBJ diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat konsultasi, pendampingan, dan pembinaan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengadaan.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan juga menjadi perhatian agar seluruh aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pengadaan pemerintah.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai salah satu indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.
“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” tutupnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang dibelanjakan dapat mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(wnd/ica)