Paringin, InfoPublik - Persiapan pengalihan tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasuki tahap akhir. Simulasi pengelolaan Damkar di bawah Satpol PP dijadwalkan mulai 1 Desember 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, mengatakan, pembahasan teknis terkait proses transisi terus dimatangkan. Hal itu disampaikan dalam rapat lanjutan yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
"Rapat kemarin kita lebih detail lagi membicarakan secara teknis, memastikan semua siap sebelum masa transisi dimulai," ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian data personel, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. Penandatanganan data personel tersebut dijadwalkan pada Selasa (24/11/2026). Untuk sementara, personel akan berstatus penugasan dari BPBD ke Satpol PP selama masa transisi pada Desember 2026.
Masa transisi tersebut akan menjadi tahap simulasi sebelum pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi secara definitif pada awal 2027.
Selain personel, data sarana dan prasarana juga telah difinalisasi dan disepakati. Dokumen terkait aset, sistem pengelolaan, serta mekanisme pengendalian sarana dan prasarana akan ditandatangani pada 24 November 2026 untuk selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP.
Persiapan juga mencakup pengalihan sistem informasi dan kendali operasi BPBD, mulai dari komunikasi melalui frekuensi radio hingga grup WhatsApp. Seluruh perangkat komunikasi tersebut perlu dipersiapkan oleh Satpol PP agar operasional pelayanan pemadam kebakaran tetap berjalan selama masa transisi.
Terkait personel lapangan, pembagian regu juga telah dibahas. Selama masa transisi, petugas Damkar masih akan bersinergi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Nantinya, sebagian regu tetap bertugas di bawah BPBD, sedangkan regu lainnya menjalankan tugas di bawah Satpol PP. Masing-masing tetap memiliki kendali operasi sesuai pembagian tugas.
Rahmi juga menekankan pentingnya pengelolaan data penanganan kebakaran. Setiap kegiatan penanganan harus dicatat dan dilaporkan setiap hari. Laporan tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem pelaporan Damkar Provinsi.
Dari sisi regulasi, BPBD juga akan menyerahkan dokumen terkait pembinaan relawan. Data relawan pemadam kebakaran yang berada di tingkat kecamatan hingga desa akan disertakan dalam dokumen penyerahan. Selanjutnya, Satpol PP bertanggung jawab atas pengelolaan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, BPBD dan Satpol PP kembali menjadwalkan rapat pada 25 November 2026. Pertemuan tersebut akan membahas finalisasi berbagai kebutuhan selama masa transisi.
"Diharapkan pada tanggal 1 Desember, simulasi dan uji coba pengelolaan Damkar di bawah Satpol PP sudah dapat mulai kita jalankan," kata Rahmi.
Dengan dimulainya simulasi tersebut, proses pengalihan pengelolaan Damkar Balangan diharapkan berjalan lancar sebelum diterapkan secara definitif pada awal 2027.(MC Balangan/el/eyv)