Langgur, InfoPublik – Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah tidak cukup hanya melalui penandatanganan komitmen atau pemenuhan dokumen administrasi. Upaya tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap perencanaan, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Hanubun dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (19/11/2026).
“Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada deklarasi, penandatanganan komitmen, ataupun pemenuhan dokumen administrasi. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Hanubun.
Rakor yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi forum koordinasi penguatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Kehadiran Hanubun merupakan tindak lanjut atas undangan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang meminta para kepala daerah menghadiri kegiatan tersebut secara langsung tanpa diwakilkan.
Menurut Hanubun, transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan sejak penyusunan program dan penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan. Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai pengawasan internal memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawasan.
“Penguatan tata kelola tersebut juga membutuhkan pengawasan internal yang konsisten, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan,” tegasnya.
Hanubun juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran bukan sekadar memenuhi target penyerapan belanja pemerintah, melainkan harus memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah harus digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penguatan sistem pencegahan korupsi tersebut juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)