Bojonegoro, InfoPublik – Sebanyak sembilan desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, mendapat alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2026 untuk pembangunan infrastruktur. Program tersebut mencakup empat jembatan, jalan beton sepanjang 526 meter, serta tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 459 meter guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Camat Purwosari, Ike Widiyaningrum, mengatakan pembangunan empat jembatan tersebut terdiri atas tiga jembatan desa dan satu jembatan penghubung antardesa yang menghubungkan Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, dengan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam.
"Dari program BKK tahun 2026 ini bisa membangun 3 jembatan desa dan 1 jembatan antar desa yang menghubungan Desa Ngrejeng (Kecamatan Purwosari) dan Desa Mojodelik (Kecamatan Gayam). Selain pembangunan 4 jembatan, total jalan cor yang terbangun sepanjang 526 meter dan 459 meter TPT sebagai bagian dari penguatan badan jalan," jelas Ike di Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).
Adapun pembangunan jembatan melalui program BKKD 2026 dilaksanakan di empat desa, yakni Desa Purwosari, Kuniran, Gapluk, dan Ngrejeng. Keempat kegiatan tersebut merupakan kelanjutan pembangunan jembatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sementara itu, pembangunan jalan beton dilaksanakan di Desa Tlatah, Pelem, dan Kaliombo. Adapun pembangunan TPT dilakukan di Desa Sedahkidul dan Donan untuk memperkuat badan jalan.
Ike menjelaskan, program BKKD merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat pembangunan infrastruktur desa sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah.
Keberadaan jembatan dan jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses antardesa, serta mempermudah distribusi hasil pertanian menuju pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi.
Menurut Ike, pemerintah desa menyambut baik program tersebut karena pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan dampak ekonomi berkelanjutan, termasuk mendorong pertumbuhan pusat kegiatan ekonomi baru di perdesaan.
Selain meningkatkan akses transportasi, pelaksanaan BKKD juga mengutamakan pemanfaatan potensi dan modal sosial masyarakat desa, salah satunya melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan.
"Program BKK juga bisa menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa, mengingat program BKK mengutamakan modal sosial yang ada di desa. Termasuk pelaksanaan pekerjaan dengan pelibatan tenaga kerja dari masyarakat desa," imbuhnya.
Ike menegaskan bahwa pemerintah desa dan tim pelaksana kegiatan harus berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai tahapan yang telah ditetapkan serta mematuhi ketentuan pelaksanaan program.
Melalui BKKD 2026, Pemkab Bojonegoro berupaya memperkuat infrastruktur dasar perdesaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran transportasi, kegiatan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
[cs/nn]