Kubu Raya, InfoPublik – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya transparansi pengadaan, tertib pengelolaan aset, dan disiplin pelaksanaan pekerjaan dalam Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026.
Ia mengingatkan seluruh pihak, baik perangkat daerah maupun penyedia jasa, agar memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai regulasi, spesifikasi teknis, dan jadwal yang telah ditetapkan. Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Program Peningkatan PSU di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Wagub menegaskan bahwa pembangunan PSU memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Wagub menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak, yakni tertib pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta disiplin waktu pelaksanaan pekerjaan.
Terkait pengelolaan aset, Wagub mengingatkan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah.
“Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Saya minta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Selanjutnya, Wagub menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), khususnya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan harus berpedoman pada ketentuan tersebut. Penandatanganan kontrak bukan sekadar seremonial administratif, melainkan bentuk komitmen dan ikatan hukum antara kedua belah pihak.
“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.
Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah disiplin waktu pelaksanaan pekerjaan, mengingat kegiatan berlangsung menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Wagub meminta seluruh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan jadwal pekerjaan secara ketat agar tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menimbulkan tunda bayar.
“Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan tidak hanya merugikan masyarakat yang menanti manfaat infrastruktur ini, tetapi juga berimplikasi terhadap administrasi keuangan daerah dan berpotensi menjadi tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, terdapat konsekuensi berupa denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak. Segera lakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah penandatanganan kontrak, serta evaluasi progres pekerjaan secara berkala,” pesannya.
Wagub Krisantus berharap seluruh pekerjaan PSU dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Semoga penandatanganan kontrak hari ini menghadirkan infrastruktur PSU yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tutupnya.(irf/ica)