Palu, InfoPublik – Pemerintah Kota Palu memusnahkan 8.962 berkas arsip dari delapan perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel.
Pemusnahan arsip tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu di Gedung Perpustakaan Kota Palu, Kamis (19/11/2026). Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari mewakili Wali Kota Palu.
Dalam sambutannya, Eka menyampaikan bahwa pemusnahan arsip bukan sekadar kegiatan membuang dokumen lama, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Menurutnya, arsip merupakan memori kolektif pemerintah sekaligus bukti pertanggungjawaban kinerja. Namun, tidak semua arsip harus disimpan selamanya. Arsip yang telah habis masa retensinya, tidak lagi memiliki nilai guna, serta tidak memiliki nilai sejarah perlu dimusnahkan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, penumpukan arsip yang tidak terkendali dapat membebani ruang penyimpanan dan anggaran. Selain itu, arsip yang sudah tidak bernilai guna dapat menyulitkan pencarian dokumen penting yang masih aktif dan memiliki nilai strategis.
"Pemusnahan arsip juga merupakan amanat undang-undang. Ini adalah wujud kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan turunannya," ungkapnya.
Eka menegaskan, pelaksanaan pemusnahan arsip harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni tertib hukum, tertib fisik, dan tertib aset. Tertib hukum mengharuskan setiap proses pemusnahan dilakukan sesuai prosedur, dilengkapi Daftar Usul Musnah, persetujuan, serta berita acara yang sah. Tertib fisik memastikan arsip dimusnahkan secara total agar informasinya tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, tertib aset merupakan upaya mengamankan dan menjaga arsip yang masih memiliki nilai sejarah maupun nilai guna permanen sebagai aset daerah.
Eka juga mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak memandang arsip sebagai beban, tetapi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mendorong seluruh OPD membudayakan tertib arsip sejak proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan, termasuk pemusnahan sesuai ketentuan.
Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu diharapkan terus menjalankan fungsi pembinaan melalui pendampingan kepada seluruh OPD.
"Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita sedang menyelamatkan sejarah Kota Palu sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat dan generasi mendatang," tambahnya.
Adapun 8.962 berkas arsip yang dimusnahkan berasal dari delapan perangkat daerah, dengan rincian Sekretariat Daerah Kota Palu Bagian Hukum sebanyak 579 berkas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 3.021 berkas, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.098 berkas.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 714 berkas, Dinas Pariwisata 235 berkas, RSUD Anutapura Kota Palu 103 berkas, Kecamatan Mantikulore 252 berkas, dan Kecamatan Palu Barat 960 berkas.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Palu terus memperkuat tata kelola kearsipan di setiap perangkat daerah untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel sekaligus menjaga keberlanjutan informasi serta sejarah daerah.