Siak, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Siak mengakses sekitar Rp65 miliar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
Meski demikian, kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Siak masih lebih dari 130 kilometer, di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp460 miliar.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, dana APBN tersebut diperoleh melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan dukungan koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Salah satu proyek yang didanai melalui program tersebut adalah peningkatan ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, yang menjadi jalur penghubung Perawang menuju Sungai Mandau.
Pada 2026, pembangunan jalan beton (rigid beton) di ruas tersebut memperoleh alokasi Rp15 miliar untuk penanganan sepanjang 1,1 kilometer. Pekerjaan kemudian dilanjutkan melalui tambahan penanganan sepanjang 3,5 kilometer yang terbagi dalam dua segmen, yakni 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.
"Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak," kata Afni, Kamis (19/11/2026).
Selain mengandalkan APBN, Pemkab Siak memanfaatkan DBH Sawit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Melalui DBH Sawit, peningkatan jalan kabupaten telah mencapai sekitar 6,577 kilometer dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pekerjaan tersebut mencakup ruas Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di Kecamatan Koto Gasib.
Sementara itu, pemeliharaan jalan melalui APBD telah menjangkau 152,30 kilometer dalam setahun terakhir. Adapun sekitar 30 kilometer jalan lainnya ditingkatkan melalui dukungan CSR perusahaan.
Afni mengakui, berbagai capaian tersebut belum sebanding dengan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak yang masih memerlukan penanganan lebih dari 130 kilometer. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sektor swasta.
Kendala lainnya adalah belum dibayarkannya sebagian kewajiban DBH sumber daya alam kepada Kabupaten Siak. Afni menyebutkan, pemerintah daerah masih menunggu pembayaran kurang salur DBH sekitar Rp460 miliar.
Menurut dia, pembayaran hak daerah tersebut akan memperkuat kapasitas fiskal Pemkab Siak sehingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di wilayah pelosok, dapat dilakukan.
"Jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun," ujar dia.
Di luar pembangunan jalan kabupaten, Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga mengawal penanganan ruas jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang selama ini rawan banjir.
Sebagai solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut, pembangunan jembatan kaki seribu direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 dengan menggunakan anggaran APBN.
Afni menegaskan, Pemkab Siak akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan melalui berbagai sumber pendanaan agar kebutuhan konektivitas masyarakat dapat terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
(Dep/MC Siak)