Pontianak, InfoPublik – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat (Kalbar) didorong untuk meningkatkan kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan modal serta aset agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
Penguatan peran BUMD dinilai penting agar perusahaan milik pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalbar, Hendra, saat membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi jajaran pembina dan pengelola BUMD atas kontribusi dan kerja keras dalam menjalankan usaha, memberikan pelayanan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, BUMD memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan secara komersial, tetapi juga harus mampu mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Hendra menyampaikan lima arahan kepada Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD.
Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis serta berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan. Keempat, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Kelima, mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Hendra meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing perusahaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi dan kinerja BUMD, sehingga pembinaan serta kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, bertukar gagasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong BUMD agar dikelola secara profesional dan berdaya saing.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, narasumber Eddy Suratman, moderator Muhammad Fahmi, serta Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh BUMD di Kalimantan Barat semakin profesional, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.(Rfa/ica)