Palembang, InfoPublik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengungkapkan masih adanya sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses jaringan komunikasi atau blank spot. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dalam upaya memperluas pemerataan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia bersama Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Sumsel yang diselenggarakan Diskominfo Sumsel di Rumah Makan Pondok Kelapa, Kota Palembang, Rabu (18/11/2026).
Kepala Diskominfo Sumsel, Rika Efianti, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran komunikasi dan informatika di daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan pelayanan, termasuk keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah.
"Penanganan kawasan blank spot membutuhkan perhatian serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar akses masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi semakin merata," kata Rika.
Rika juga mengapresiasi kehadiran Kepala Badan Komunikasi RI dan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pertemuan bersama anggota Bakohumas Sumsel.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang diskusi mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan komunikasi dan informatika.
Sementara itu, Staf Ahli Kemendagri, Benny Irwan, menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan urusan komunikasi dan informatika di daerah melibatkan Kemendagri serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
"Koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika secara optimal," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Komunikasi RI, Syahganda Nainggolan, menekankan perlunya memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, salah satu tantangan utama komunikasi publik adalah memastikan program serta kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat secara utuh.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun mekanisme penyampaian informasi yang saling terhubung sehingga pesan kebijakan tidak terputus dalam pelaksanaannya," imbuhnya.
Syahganda juga mengingatkan jajaran komunikasi pemerintah agar mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk perubahan algoritma serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Perkembangan teknologi tersebut dinilai memengaruhi pola masyarakat dalam mengakses, menerima, dan memahami informasi sehingga strategi komunikasi pemerintah perlu terus disesuaikan.
Selain menyampaikan pandangan mengenai tantangan komunikasi digital, Syahganda juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman, kendala, serta masukan mengenai mekanisme komunikasi publik yang selama ini dijalankan.