Kota Gorontalo, InfoPublik - Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Femmilyanti Hilala, menegaskan keikutsertaannya bersama pejabat fungsional bidang keinvestigasian merupakan bentuk komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mendukung penguatan integritas dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah.
"Kami berharap melalui kegiatan ini, nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dapat semakin diperkuat sehingga seluruh ASN mampu menjaga diri dari praktik perjudian daring serta senantiasa menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Femmilyanti seusai mengikuti Sosialisasi Penegakan Integritas ASN terkait Bahaya Judi Online yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/11/2026).
Femmilyanti menjelaskan, sosialisasi itu dilaksanakan pada hari Senin. Ia bersama pejabat fungsional yang membidangi keinvestigasian mengikuti kegiatansecara daring melalui Zoom Meeting. Sosialisasi ini juga diikuti Inspektur Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Khusus dari seluruh Indonesia.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai bahaya serta dampak negatif perjudian daring (judol), baik terhadap kehidupan pribadi, integritas aparatur, maupun tata kelola pemerintahan.
Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta dapat memahami berbagai risiko yang ditimbulkan oleh praktik perjudian daring, termasuk potensi terganggunya disiplin, profesionalisme, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Judi online bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. (mcgorontaloprov/ramli)