Palembang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar tidak menutup informasi yang menjadi hak masyarakat. Ia menegaskan keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, Rabu (18/11/2026).
"Keterbukaan informasi itu pintunya banyak, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu lewat mana mengaksesnya. Di sinilah peran KI menjembatani apa yang ingin diketahui publik. Saya tegaskan bagi jajaran Pemprov, ada hak masyarakat untuk menerima informasi. Jangan coba-coba menutupi informasi karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang," tegas Herman Deru.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa antara masyarakat dan badan publik. Pemerintah justru perlu menyediakan informasi secara proaktif agar masyarakat dapat memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan tanpa harus mengajukan tuntutan.
Herman Deru menilai keberhasilan pelayanan informasi publik dapat dilihat dari semakin berkurangnya sengketa atau tuntutan informasi karena badan publik telah menjalankan kewajibannya secara terbuka.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong penguatan fungsi kehumasan pemerintah daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai.
"Di era transformasi digital yang serba canggih saat ini, penyampaian informasi harus dibalut dengan baik. Kehumasan harus menjadi speaker (corong) daerah agar capaian dan program pemerintah dapat diterima masyarakat dengan menarik dan utuh," ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumsel dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terhadap penyelenggaraan Rakornas yang dihadiri perwakilan 30 dari 38 Komisi Informasi di Indonesia.
Handoko menegaskan bahwa keterbukaan informasi perlu menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, penguatan transparansi dan transformasi digital perlu berjalan beriringan agar pelayanan informasi publik semakin mudah diakses serta mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah.
"Rakornas ini menghadirkan narasumber kompeten untuk menghasilkan rekomendasi progresif bagi bangsa dan negara. Kehadiran pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah juga menjadi motivasi kuat bagi kami dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik," ungkap Handoko.
Ia berharap forum nasional tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan badan publik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyoroti tantangan penyampaian informasi pemerintah di tengah perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, penyebaran hoaks, disinformasi, serta pengaruh algoritma media sosial yang membatasi keragaman informasi atau filter bubble berpotensi mengganggu pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan publik.
Karena itu, ia menilai pemerintah dan Komisi Informasi perlu memperkuat kerja sama dalam menyediakan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
"Di era perang siber (cyber war) informasi saat ini, masyarakat harus mengetahui hak-hak informasinya. Sinergi antara KI dan pemerintah sangat krusial agar berbagai capaian nyata pemerintah dapat tersampaikan dengan baik ke tengah masyarakat," jelas Syahganda.
Syahganda juga mendukung dorongan Gubernur Herman Deru agar pemerintah daerah mengevaluasi serta memperkuat alokasi anggaran kehumasan dan perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika.