Palu, InfoPublik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadikan Kota Palu sebagai salah satu lokasi penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama 25 tahun di Indonesia, periode 2001–2025.
Penelitian bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025): Relasi Pusat–Daerah, Kinerja Pelayanan Publik, Demokrasi Lokal, dan Keadilan Wilayah” tersebut dilaksanakan oleh tim peneliti Pusat Riset Politik, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima kunjungan tim peneliti yang berada di bawah koordinasi Prof. Siti Zuhro di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Senin (16/11/2026).
Hadianto menyampaikan apresiasi kepada BRIN yang telah memilih Kota Palu sebagai salah satu daerah lokasi penelitian. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperoleh penguatan melalui kajian ilmiah, pertukaran perspektif, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
"Penelitian tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi capaian, tantangan, serta berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Tim peneliti BRIN dijadwalkan melaksanakan penelitian lapangan di Kota Palu pada 15–21 November 2026. Kegiatannya meliputi diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dengan narasumber atau informan kunci, serta pengumpulan dan konfirmasi data terkait penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
Penelitian yang merupakan bagian dari Program Riset dan Inovasi Strategis (PRIS) 2026 ini bertujuan memahami capaian, tantangan, dan arah penguatan otonomi daerah setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya di Indonesia.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD), yaitu instrumen evaluasi multidimensi berbasis data dan bukti empiris yang mempertimbangkan karakteristik serta konteks masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaannya, tim peneliti juga meminta dukungan Pemerintah Kota Palu melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memfasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan tersebut mencakup penyiapan peserta FGD, penjadwalan wawancara mendalam, serta pengumpulan dan konfirmasi data maupun dokumen yang relevan sesuai ketentuan.
Evaluasi ini dilatarbelakangi oleh beragamnya capaian kinerja antardaerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2001. Perbedaan tersebut dipengaruhi kapasitas fiskal, kelembagaan, kualitas tata kelola, serta karakteristik sosial dan geografis masing-masing wilayah.
Melalui FGD di daerah, BRIN ingin menghimpun perspektif, pengalaman, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus menguji relevansi kerangka evaluasi dan indikator awal IKOD terhadap kondisi empiris di daerah.
Hasil pembahasan diharapkan menjadi bahan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan peringkat ataupun nilai akhir daerah, melainkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perjalanan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Pemerintah Kota Palu menyambut baik penelitian tersebut dan berharap kolaborasi dengan BRIN dapat terus diperkuat. Dengan demikian, hasil riset tidak hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Palu.