Palembang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, melindungi lahan pertanian, dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan data dan pemetaan wilayah berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan apabila tidak disertai koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan yang memadai.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, Senin (16/11/2026).
“Rakor ini gunanya untuk sinkronisasi wilayah. Jangan sampai pemetaan dari kementerian dan daerah tidak sinkron. Saya mengharapkan pemetaan dibuat sebijaksana mungkin agar masyarakat tidak menjadi korban,” ungkapnya.
Rakor tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah”.
Herman Deru mengatakan, penyelarasan kebijakan dan data tata ruang menjadi salah satu kebutuhan penting agar perencanaan pembangunan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan wilayah.
Selain menyoroti sinkronisasi pemetaan, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sumatera Selatan.
Menurutnya, luasan lahan sawah yang dimiliki Sumsel perlu dijaga melalui pengawasan ketat untuk mencegah alih fungsi lahan yang bertentangan dengan ketentuan.
Perlindungan kawasan pertanian tersebut juga membutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai batas wilayah serta aturan pemanfaatan ruang.
Karena itu, Herman Deru mengingatkan agar hasil pemetaan kawasan yang telah ditetapkan terus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ia menilai kurangnya sosialisasi dan pengawasan dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami batas atau ketentuan pemanfaatan wilayah tertentu.
"Untuk kawasan-kawasan yang sudah dipetakan harus terus disosialisasikan agar para pelaku tidak terjebak pada wilayah tertentu. Kadang masyarakat tidak tahu batasan pada wilayah tertentu, itu karena lemahnya sosialisasi dan pengawasan," ungkap Herman Deru.
Gubernur menekankan bahwa kejelasan informasi tata ruang merupakan bagian penting dalam mencegah kesalahpahaman dan potensi pelanggaran aturan pemanfaatan lahan.
Oleh sebab itu, penyusunan dan pembaruan pemetaan wilayah perlu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Herman Deru berharap rakor tersebut dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan penataan ruang yang lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR) Provinsi Sumatera Selatan, M. Affandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan perencanaan tata ruang daerah berjalan lebih terarah dan teratur.
Menurutnya, Forum Penataan Ruang memiliki peran dalam mendukung penyelarasan rencana pemanfaatan wilayah dengan arah pembangunan provinsi.
"Melalui forum ini, kita harapkan rencana tata ruang di Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan teratur, sehingga selaras dengan perencanaan pembangunan provinsi yang berkelanjutan," ujar M. Affandi.