Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip.
Penerapan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses persuratan dan disposisi, mempermudah penelusuran dokumen, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara, Rasyid, menegaskan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Provinsi Maluku, Senin (16/11/2026).
Rasyid mengatakan, transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut aparatur pemerintah untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis elektronik, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan.
Arsip, lanjutnya, tidak hanya berupa kumpulan dokumen dan surat-menyurat, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, sumber informasi, serta memori kolektif daerah.
“Pengelolaan arsip harus dilaksanakan secara profesional, sistematis, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rasyid.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi Srikandi merupakan salah satu instrumen pendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui aplikasi tersebut, pengelolaan naskah dinas dan arsip dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan Srikandi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik sekaligus mempercepat alur persuratan dan disposisi antarperangkat daerah.
Selain itu, sistem kearsipan elektronik tersebut diharapkan mempermudah pencarian dokumen, mendukung keamanan arsip, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemkab Maluku Tenggara.
Rasyid menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Srikandi tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Seluruh perangkat daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem digunakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Karena itu, setiap pimpinan OPD diminta menyiapkan aparatur yang memiliki tugas dan kompetensi sebagai administrator, operator, serta pengelola arsip.
Pimpinan perangkat daerah juga diharapkan menjadi penggerak perubahan dengan membangun budaya kerja digital di lingkungan masing-masing.
“Seluruh proses persuratan dinas harus diarahkan untuk menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan dan kesiapan teknis yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rasyid meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan dengan serius agar memahami tahapan penggunaan aplikasi dan mampu mengoperasikannya secara tepat.
Ia juga mengingatkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, tetapi melanjutkannya melalui pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Srikandi di seluruh OPD.
Menurut Rasyid, keberhasilan Bimtek harus dinilai dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari.
Ia menilai tantangan terbesar dalam transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan komitmen aparatur.
“Jangan sampai aplikasi sudah tersedia, pelatihan sudah dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya kita masih tetap bergantung sepenuhnya pada sistem manual,” ujarnya.
Rasyid mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi dengan narasumber dan memahami setiap tahapan penggunaan Srikandi agar penerapannya dapat berjalan sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan.
Melalui Bimtek tersebut, Pemkab Maluku Tenggara berharap penggunaan Srikandi semakin konsisten di seluruh OPD dan menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan.
Penerapan sistem kearsipan digital diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaksanaan SPBE, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan administrasi pemerintah daerah.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)