SLEMAN, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) memperkuat kapasitas pengawas Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) guna mewujudkan tata kelola usaha desa yang sehat dan akuntabel.
Upaya peningkatan kompetensi tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti para pengawas dari 86 kalurahan di Operation Room Dinas PMK Sleman, Rabu pekan lalu (11/11/2026).
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Murtodo, menekankan, fungsi pengawasan membutuhkan perubahan paradigma agar organisasi tetap berjalan pada jalur yang tepat.
Ia menjelaskan, sinergi antara pemerintah kalurahan, pengurus operasional, pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
"Pengawas bukan sekadar pencari kesalahan, melainkan penjaga jalur atau navigator yang bertugas memastikan tujuan tercapai dan segera mendorong perbaikan saat muncul masalah," tegas Murtodo.
Dalam pelaksanaannya, fungsi kontrol tersebut bertumpu pada tiga pilar operasional yang meliputi audit kinerja, kolaborasi bersama penasihat sebagai penyaring dokumen sebelum dibawa ke Musyawarah Kalurahan (Muskal), serta pelaporan yang akuntabel.
Selain menjaga integritas aset dan mencegah penyimpangan keuangan, setiap pengawas dituntut bersikap objektif, independen, serta bebas dari benturan kepentingan.
Komunikasi yang kritis namun konstruktif antara pengawas dan jajaran pengurus diharapkan mampu melahirkan solusi nyata sehingga Bumkal di Sleman tumbuh semakin profesional dan berkelanjutan. (MC Kab. Sleman/KIM Seyegan/Sutarto Agus)