SLEMAN, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat guna menekan beban timbulan menuju tempat pemrosesan akhir.
Komitmen nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi tata kelola lingkungan yang diselenggarakan di Pendopo Kapanewon Tempel, Senin (16/11/2026).
Agenda yang dihadiri oleh Panewu Anom Tempel, Kepala Jawatan Kemakmuran, serta seluruh kepala urusan kemakmuran kalurahan se-Kapanewon Tempel ini menekankan pentingnya kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkup rumah tangga.
Langkah tersebut merujuk pada Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 0516 Tahun 2026 yang mengamanatkan pembentukan satu Komunitas Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di setiap wilayah padukuhan.
Panewu Anom Tempel, Mahmudah Afriyati, menyampaikan dukungan penuh pemerintah wilayah terhadap berbagai inisiatif swadaya warga dalam mengembangkan tata kelola kebersihan lingkungan yang semakin profesional.
Kebijakan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 ini secara tegas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penyelesaian persoalan sampah.
Urgensi penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput tersebut didasari oleh tingginya tekanan volume sampah harian yang terus membayangi Sleman.
Dengan jumlah penduduk mencapai 1.087.339 jiwa dan rata-rata timbulan sebesar 0,65 kilogram per orang per hari, wilayah ini memproduksi lebih dari 700 ton sampah setiap harinya.
Ketua Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Kenanga sekaligus Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) Kapanewon Tempel, Hariyati Sumiardi, menilai, gerakan perubahan perilaku ini tidak cukup hanya mengandalkan instruksi formal semata.
"Pengelolaan sampah di tingkat akar rumput tidak akan berjalan jika kita hanya menggunakan pendekatan birokratis, kita harus turun langsung merangkul warga dan menumbuhkan rasa memiliki bahwa kebersihan adalah investasi masa depan," tegas Hariyati.
Selain menyasar pembentukan unit baru, pendampingan intensif juga difokuskan untuk merevitalisasi kelompok pengelola sampah yang sempat vakum akibat kendala administrasi, keterbatasan pengurus, maupun lemahnya koordinasi internal.
Bentuk pengelolaan di wilayah sasaran seperti Kalurahan Merdikorejo, Lumbungrejo, Pondokrejo, Banyurejo, dan Margorejo dapat disesuaikan dengan kapasitas warga, mulai dari operasional TPS3R, bank sampah, hingga program sedekah sampah.
Keberhasilan pengelolaan TPS3R Kenanga Merdiko yang mampu melayani ratusan pelanggan rumah tangga dan institusi sekolah menjadi bukti konkret bahwa residu konsumsi dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi maupun pupuk kompos.
Pada akhirnya, kemandirian pengelolaan lingkungan ini diharapkan mampu membangun perubahan budaya warga secara berkelanjutan demi mewujudkan kawasan Kapanewon Tempel yang bersih, sehat, dan produktif secara ekonomi. (MC Kab. Sleman/KIM Tempel/SBD)