DLH Bojonegoro Susun Rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Proyeksi 30 Tahun. (Istimewa)
Bojonegoro, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang guna mengantisipasi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari banjir, kekeringan, defisit air, hingga kerusakan kawasan hutan.
Penyusunan dokumen tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik I yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro di Ruang Creative Room, Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro, Sahid, mengatakan RPPLH diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
"Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH," ujar Sahid.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen tersebut karena perlindungan lingkungan hidup tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Sahid menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan yang mengancam keberlanjutan pembangunan.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup," ungkapnya.
Penyusunan RPPLH dinilai penting mengingat Bojonegoro memiliki potensi ekonomi besar yang bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bahan galian, pertanian, serta kawasan hutan jati.
Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam tersebut menghadapi sejumlah tantangan ekologis, antara lain keterbatasan ketersediaan air, risiko banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan, serta meningkatnya tekanan sampah dan limbah.
Tanpa perencanaan yang terukur, tekanan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dikhawatirkan melampaui kemampuan lingkungan untuk menopang aktivitas pembangunan.
Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa dokumen tersebut dirancang menggunakan pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat," jelas Ema.
Menurut Ema, penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Nomor 27 Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa dokumen RPPLH tingkat kabupaten dan kota harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan tenggat yang disebutkan dalam konsultasi publik paling lambat Juni 2028.
Melalui perencanaan untuk tiga dekade mendatang, Pemkab Bojonegoro berupaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, pertanian, dan penataan ruang dengan perlindungan ekosistem daerah.
RPPLH diharapkan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pengelolaan lingkungan sekaligus mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar pembangunan Bojonegoro tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.
[fif/nn]
