Audiensi dan penjajakan kemitraan pengembangan EBT, Kamis 12 November 2026. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Wahyudin A Katili, mengatakan Pemerintah mendorong pemanfaatan energi listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyediaan listrik hingga dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia saat ini melalui PT Bright Nusantara Energi.
"Pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan PT PLN serta perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Gorontalo," kata Wahyudin Katili saat menggelar audiensi dan penjajakan kemitraan pengembangan EBT, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengembsngan EBT penting untuk memastikan kesesuaian antara potensi sumber daya energi, kebutuhan listrik, dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menyambut baik kontribusi pihak swasta dalam pengembangan EBT. Namun, setiap rencana kerja sama diharapkan didukung oleh perhitungan kebutuhan energi dan kajian teknis yang komprehensif agar skema pengembangan yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, PT Gorontalo Mineral menyampaikan kebutuhan energi listrik untuk mendukung rencana operasional pertambangan di Kabupaten Bone Bolango. Perusahaan menyebutkan rencana kapasitas produksi mencapai 2.000 ton per hari pada awal April 2027, dengan kebutuhan daya yang sebelumnya telah dijajaki bersama PT PLN sebesar 65 MW. Selain itu, dibahas pula peluang pemanfaatan energi terbarukan melalui sistem off-grid untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, PT Bright Nusantara Energi menyampaikan bahwa penerapan sistem off-grid memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan profil kebutuhan listrik, pola beban, lokasi, serta aspek teknis dan perizinan. Apabila sistem tidak terhubung dengan jaringan PT PLN, diperlukan koordinasi perizinan dengan Pemerintah Provinsi dan Direktorat Ketenagalistrikan. Sementara itu, skema yang terintegrasi dengan jaringan PLN memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak PLN.
Pembahasan juga mencakup rencana pengembangan kawasan industri oleh PT Gobel Bangunan Lestari. Pada tahap pertama, kawasan yang semula direncanakan seluas sekitar 1.000 hektare disesuaikan menjadi 500 hektare. Kebutuhan energi kawasan diperkirakan mencapai sekitar 100 MWp, dengan potensi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sekitar 30–40 persen.
Pengembangan energi hijau di kawasan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2027–2029. Pemanfaatannya diharapkan dapat mendukung aktivitas industri, termasuk hilirisasi sektor pertanian dan perikanan. Meski demikian, dukungan pasokan listrik dari PT PLN tetap diperlukan karena PLTS diperkirakan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi kawasan industri.
Selain sektor industri, audiensi turut membahas potensi pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan kawasan Gorontalo Islamic Center (GIC). Saat ini, GIC tengah menyusun Detailed Engineering Design (DED) untuk kawasan seluas 20 hektare. Kebutuhan listrik nantinya akan mencakup operasional fasilitas, kawasan olahraga, penerangan jalan, area terbuka, serta kebutuhan energi masjid.
Dari sisi investasi dan perizinan, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo menilai bahwa pemaparan para pihak telah membuka peluang penjajakan kerja sama, termasuk dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk itu, diperlukan pembahasan lebih terperinci melalui pendekatan business-to-business (B2B), khususnya dalam memperjelas model bisnis dan ruang lingkup peran PT Bright Nusantara Energi, baik sebagai pengembang pembangkit, penyedia atau penjual tenaga listrik, maupun menjalankan kedua fungsi tersebut.
Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap kebutuhan dan profil konsumsi listrik masing-masing kawasan, mengidentifikasi pilihan teknologi dan skema penerapan EBT, serta mengkaji kemungkinan sistem off-grid maupun hybrid. Selain itu, diperlukan pendalaman terhadap kebutuhan energi kawasan industri PT Gobel Bangunan Lestari, kelengkapan data kebutuhan listrik Gorontalo Islamic Center, serta kejelasan model bisnis dan persyaratan perizinan pengembangan energi terbarukan.
Melalui audiensi ini, Bappeda Provinsi Gorontalo diharapkan dapat terus berperan dalam memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan.
Pengembangan EBT bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan investasi, pengembangan kawasan industri, hilirisasi sektor unggulan, serta percepatan pembangunan ekonomi daerah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Rapat ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana arahan Gubernur Gorontalo untuk meningkatkan pemanfaatan enegri terbarukan dan meningkatkan pencapaian target porsi EBT dalam bauran Energi di daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan PT Bright Nusantara Energi, pimpinan PT Gorontalo Mineral, pimpinan PT Gobel Bangunan Lestari, Ketua Yayasan Gorontalo Islamic Center, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo, serta Kepala Bidang PSDA dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda/Pertama Bidang PSDA Bappeda Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)
