Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2026. (foto Owan)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menekankan pentingnya perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat agar tidak bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri.
"Ketergantungan terhadap bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, merupakan kondisi ketika keluarga terus mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa diikuti peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian secara berkelanjutan," kata Reflln saat menjadi pemateri pada Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Rabu (11/11/2026).
Menurut Reflin, penerimaan bantuan sosial dalam jangka panjang tidak serta-merta menunjukkan bahwa sebuah keluarga mengalami ketergantungan. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kondisi ekonomi, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tingkat produktivitas, serta perkembangan kesejahteraan keluarga.
Lebih lanjut, Reflin mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan sosial, di antaranya kemiskinan struktural akibat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sumber penghasilan memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta bantuan sosial yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, minimnya pemberdayaan ekonomi produktif, terbatasnya kesempatan kerja, hingga ketidaktepatan sasaran yang berkelanjutan juga menjadi tantangan dalam upaya mendorong keluarga penerima manfaat menuju kemandirian.
Oleh karena itu, Reflin menegaskan perlunya strategi penanganan yang terarah melalui lima tahapan, yakni identifikasi, klasifikasi, intervensi, monitoring, dan graduasi. Langkah tersebut diperlukan agar setiap keluarga penerima manfaat memperoleh penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Ia berharap, melalui peningkatan kapasitas ini, KPM dan pendamping sosial dapat membangun pola pikir yang lebih produktif serta memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi bagaimana keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan potensi, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi," tegas Reflin.
Kegiatan yang diprakarsai Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar. Kegiatan ini mengambil tema Mengubah Mindset dan Ketergantungan Menuju Kemandirian dan Produktif. (mcgorontaloprov/owan)
