Sosialisasi DBHCHT 2026, Wabup Gresik Ajak Masyarakat Bersama Gempur Rokok Ilegal
Gresik, InfoPublik – Pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan razia aparat. Keterlibatan masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal, mengawasi peredarannya, dan melaporkan temuan menjadi bagian penting dalam memutus distribusi produk tanpa pita cukai yang sah.
Untuk memperkuat pengawasan hingga tingkat lingkungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melibatkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari lima kecamatan dalam sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 itu dibuka Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di Hall Hotel Horison, Kamis (12/11/2026).
Alif menegaskan, anggota Satlinmas diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai ketentuan cukai sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal.
“Melalui sosialisasi ini, saya berharap masyarakat bisa ikut serta menyosialisasikan bahaya rokok ilegal, berpartisipasi dalam pengawasan peredaran dan penggunaan rokok ilegal di lingkungan masing-masing, serta mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri rokok ilegal. Saya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal,” ujar Alif.
Menurut dia, pengawasan berbasis masyarakat diperlukan agar upaya pemberantasan tidak hanya berlangsung melalui penindakan, tetapi juga pencegahan dan edukasi. Kesadaran untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal perlu dibangun secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Alif menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan ketentuan terkait penerimaan cukai hasil tembakau dan produksi tembakau. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan pembangunan, terutama kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Pada sektor kesehatan, dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit akibat konsumsi rokok. Di bidang kesejahteraan, pemanfaatannya mencakup dukungan bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok serta program peningkatan keterampilan kerja.
Sementara itu, pada bidang penegakan hukum, DBHCHT mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan cukai berkaitan tidak hanya dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan upaya menjaga penerimaan negara dan mendukung pembiayaan program bagi masyarakat.
Alif mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung gerakan Gempur Rokok Ilegal melalui peningkatan kepedulian dan pelaporan apabila menemukan indikasi peredaran produk tersebut.
“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas peredaran rokok ilegal. Mari kita tingkatkan kepedulian dan bersama-sama mendukung gerakan Gempur Rokok Ilegal demi melindungi masyarakat serta menjaga penerimaan negara,” katanya.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Bea Cukai Raden Muhammad Agus Ekawidjaja dan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Zam Zam Ikhwan sebagai narasumber. Keduanya memberikan materi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai serta upaya pemberantasan rokok ilegal. Turut hadir Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Agustin Halomoan Sinaga.
Melalui pelibatan Satlinmas, Pemkab Gresik berharap informasi mengenai ketentuan cukai dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Efektivitas upaya tersebut selanjutnya bergantung pada konsistensi edukasi, pengawasan di lapangan, tindak lanjut atas laporan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Dengan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan rokok ilegal di Gresik diharapkan semakin optimal sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
