60,59 Persen KK di Meranti Terdata Perlinsos, Pemkab Kerahkan ASN hingga Tenaga Kesehatan
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempercepat pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan.
Hingga saat ini, pendataan Perlinsos di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai 60,59 persen atau sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) dari total data yang menjadi acuan pendataan.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati Asmar, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, mengatakan capaian pendataan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses pendataan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah membantu menjangkau masyarakat di lingkungan masing-masing. Sebab, data Perlinsos menjadi salah satu dasar penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan.
Menurut Rhokaizal, percepatan pendataan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama instansi yang memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat desa, dan mengimbau masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.
Sementara itu, Randolph Hutauruk menegaskan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperluas cakupan pendataan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar di Portal Perlinsos tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, BKPSDM menyatakan kesiapan mendorong keterlibatan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memperluas jangkauan pendataan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme pendaftaran dan penentuan penerima bantuan sosial.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.
