Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap dua aksi perubahan oleh Norman F. Salilama dan Bambang Miolo.
Menurutnya, inovasi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan terhadap pelayanan publik dan penguatan stabilitas daerah.
“Sebagai mentor, saya berharap kedua aksi perubahan ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan tahapan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata.l," kata Nikson Entengo menghadiri Seminar Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Gorontalo, Rabu (11/11/2026).
Nikson menegaskan, LAPOR PAK diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat, sementara SIMIKAGAMA menjadi instrumen penguatan deteksi dini dan mitigasi potensi konflik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, Nikson Entengo berperan sebagai mentor bagi dua peserta PKA dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo yang mempresentasikan inovasi aksi perubahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Kedua peserta tersebut yakni Norman F. Salilama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dengan aksi perubahan bertajuk Layanan Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Kegiatan (LAPOR PAK).
Inovasi itu dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat rekomendasi penelitian dan kegiatan melalui layanan berbasis WhatsApp Business, sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien.
Selanjutnya, Bambang N. Miolo, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, mempresentasikan aksi perubahan Sistem Mitigasi Cegah Dini Potensi Konflik Kerukunan Umat Beragama (SIMIKAGAMA).
Inovasi SIMIKAGAMA merupakan upaya membangun mekanisme deteksi dan mitigasi dini terhadap potensi konflik kerukunan umat beragama melalui penguatan pengumpulan informasi, verifikasi, analisis risiko, koordinasi lintas sektor, serta penyusunan langkah penanganan secara terarah dan terukur.
Seminar berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Gorontalo.
Melalui keikutsertaan dua pejabat administrator dalam PKA Angkatan I Tahun 2026 ini, Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo terus mendorong pengembangan kompetensi aparatur, penguatan inovasi organisasi, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (mcgorontaloprov/lagata)