Sekda Sumbar melantik pejabat fungsional lingkup Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur. (foto: MC Sumbar)
Padang, InfoPublik – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, meminta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar mengoptimalkan keahlian dan kompetensi masing-masing untuk menghasilkan kajian, analisis, serta rekomendasi yang mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah.
Arry menegaskan, pejabat fungsional tidak boleh hanya disibukkan oleh pekerjaan administratif dan rutinitas perkantoran. Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan keahlian sesuai bidang tugas masing-masing.
Ia mencontohkan, Analis Kebijakan dan Analis Hukum harus mampu menjalankan fungsi utama melalui kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan dirumuskan maupun yang telah dilaksanakan.
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelas Arry.
Hal tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026).
Menurut Arry, pekerjaan administratif seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh menggeser tugas utama pejabat fungsional yang mengedepankan penerapan keahlian dan kompetensi profesional.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang lebih luas bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan menghasilkan kinerja berkualitas sesuai bidang keahlian.
Pengembangan karier ASN, lanjutnya, harus ditopang tiga kompetensi utama, yakni teknis, manajerial, dan sosiokultural. Khusus pejabat fungsional, penguasaan kompetensi teknis menjadi aspek penting yang perlu terus diperkuat, disertai kemampuan manajerial dan sosiokultural dalam menjalankan tugas.
“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” ungkapnya.
Arry berharap para pejabat fungsional dapat menerjemahkan kepercayaan yang diberikan melalui hasil kerja konkret, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan mereka dapat meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat efektivitas organisasi, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar prosesi formal, melainkan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab ASN untuk menjalankan tugas sesuai aturan.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Roni Putra Hafera sebagai Perencana Ahli Pertama; Ade Mila Silvia Syahputri S. dan Alan Ilham sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
Selanjutnya, Mirawati dan Hari Rizki Satria sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum; Mery Nurfatli Yusan sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum; Dani Aristiyawan sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol; serta Ibnu Razi Putra Dasri sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan.
Dengan penguatan peran jabatan fungsional, Pemprov Sumbar berharap keahlian ASN dapat memberikan kontribusi lebih nyata dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
