Anggota Deprov saat berkunjung ke Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Reses Masa Persidangan Pertama. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo InfoPublik - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo mendorong agar penyediaan fasilitas layanan darurat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat menjadi bagian dari penguatan sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Mereka adalah Erwinsyah Ismail, Ekwan Ahmad, Hamzah Muslimin, Sri Darsianti Tuna, Meyke Camaru, dan Indriani Dunda. Mereka berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027, Senin (2/11/2026).
Selain itu, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan implementasi regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi terhadap program-program perlindungan yang telah dilaksanakan.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi yang menjadi perhatian anggota DPRD adalah pentingnya penyediaan ruang layanan darurat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Fasilitas itu dinilai diperlukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan secara cepat, aman, dan terpadu.
Kunjungan itu menjadi momentum penyerapan aspirasi sekaligus dialog antara anggota legislatif dan perangkat daerah terkait berbagai persoalan pembangunan, khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.
Persoalan pencegahan stunting dan praktik perkawinan di bawah umur juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. DPRD menekankan pentingnya edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pencegahan stunting, batas usia perkawinan, serta dampak perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan merupakan masukan penting bagi Dinas PPPA-PMD dalam melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I Kota Gorontalo," kata Yana Suleman.
Yana juga mengatakan penyediaan ruang layanan darurat bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan kebutuhan penting yang harus terus dorong, karena korban membutuhkan tempat yang aman, nyaman, dan responsif untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan secara cepat dan terpadu.
Yana menambahkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas sektor.
“Kami menyadari bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi seluruh pihak, termasuk DPRD, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, serta masyarakat," ujar Yana.
Aspirasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian kami dalam mendorong penguatan program serta peningkatan kualitas layanan, termasuk pengembangan fasilitas penanganan darurat bagi korban kekerasan.
Terkait persoalan stunting dan perkawinan di bawah umur, Kepala Dinas juga menegaskan pentingnya memperkuat edukasi dan upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Ia berharap melalui pertemuan reses tersebut, berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan penganggaran daerah, sehingga program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, inklusif, serta menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/fahmi)
