Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menegaskan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan. 

Menurut Danial, peningkatan PAD tidak selalu harus dilakukan dengan menambah beban pajak kepada masyarakat.

“Orientasi kita bukan sekadar bagaimana PAD meningkat, tetapi bagaimana peningkatan tersebut bersumber dari potensi yang benar-benar ada, data yang semakin baik, dan kepatuhan yang semakin tinggi. Wajib pajak yang sudah patuh juga harus mendapatkan pelayanan yang semakin mudah dan baik,” kata Danial Ibrahim usai memberikan Kuliah Praktisi kepada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (7/10/2026).

Menurut Danial, peningkatan PAD tidak selalu harus dilakukan dengan menambah beban pajak kepada masyarakat.

Optimalisasi pendapatan harus terlebih dahulu diarahkan pada perbaikan data objek dan subjek pajak, penggalian potensi yang belum teridentifikasi, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, digitalisasi, serta perluasan basis penerimaan daerah.

Danial menjelaskan, perkuliahan ini dilaksanakan pada hari Selasa tersebut merupakan bagian dari pembelajaran Mata Kuliah Administrasi Perpajakan, dengan dosen pendamping Yanti Aneta, dan Pebriyanto A Hulinggi.

Kuliah praktisi  mengangkat tema Mengelola Pendapatan Asli Daerah: Dari Potensi, Data, Kepatuhan hingga Kemandirian Fiskal Daerah, yang memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai praktik nyata pengelolaan pendapatan daerah.

Mahasiswa juga mendapatkan gambaran mengenai berbagai jenis pajak daerah, kondisi dan tantangan pengelolaan PAD Provinsi Gorontalo, serta inovasi pelayanan perpajakan melalui SIGNAL, e-Samsat, pembayaran berbasis QRIS, Samsat Keliling, Samsat Desa, dan Gerai Samsat.

Suasana kuliah berlangsung interaktif. Mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan kritis mengenai strategi peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat, kemandirian fiskal daerah, optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, efektivitas kebijakan keringanan pajak, kebijakan terhadap kendaraan listrik, hingga transparansi pemanfaatan pajak untuk pembangunan.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Danial menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara target penerimaan, kemampuan masyarakat, kualitas pelayanan, dan keadilan perpajakan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus terus menggali sumber-sumber potensi yang belum tergarap serta meningkatkan kepatuhan sebelum menjadikan peningkatan beban kepada masyarakat sebagai pilihan kebijakan.

Kuliah praktisi ini sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan teori yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan dengan praktik administrasi perpajakan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Danial berharap mahasiswa Administrasi Publik dapat memahami bahwa pengelolaan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan angka dan penerimaan, tetapi juga mencakup aspek administrasi publik, kebijakan, pelayanan, pengawasan, kolaborasi antarinstansi, serta pembangunan kepercayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bapenda dengan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya dalam mendukung pembelajaran berbasis praktik serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai tata kelola pendapatan daerah. (mcgorontaloprov/ppid)