Rapat tersebut menjadi puncak rangkaian pembinaan wilayah yang sebelumnya dilaksanakan di enam kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Tim provinsi bersama dinas kesehatan kabupaten/kota mengevaluasi 13 indikator, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk indikator pendukung dan indikator antara seperti indikator stunting.

Hasil pembinaan kemudian dipaparkan oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi di hadapan pimpinan serta seluruh tim kerja pengampu IKU.

Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menegaskan bahwa monev tidak boleh berhenti pada pengukuran capaian.

“Setelah pembinaan wilayah, pertanyaannya bukan lagi berapa capaian kita, tetapi mengapa capaian belum sesuai target dan apa yang bisa kita lakukan dalam dua bulan ke depan. Ukuran keberhasilan monev adalah adanya perubahan yang dapat dibuktikan, bukan sekadar laporan,” kata Anang.

Ia mengatakan, prinsip tindak lanjut diarahkan secara sederhana dan berbasis prioritas.
Capaian yang sudah baik harus dipertahankan, indikator yang mulai menunjukkan kesenjangan harus diperkuat, sedangkan indikator dengan kesenjangan besar harus segera mendapat intervensi.

Hasil pembinaan wilayah menunjukkan terdapat sejumlah persoalan yang masih dihadapi bersama oleh seluruh kabupaten/kota. Ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) tercatat berstatus merah di keenam kabupaten/kota.

Angka Kematian Ibu (AKI) juga masih berada di atas target di seluruh wilayah, dengan lima daerah berstatus merah dan Kota Gorontalo berstatus kuning. Sementara itu, anemia pada ibu hamil masih berstatus merah di empat dari enam kabupaten/kota.

Untuk persoalan yang bersifat lintas wilayah tersebut, pemerintah provinsi akan mengawal satu paket intervensi yang dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing daerah.

Di sisi lain, pembinaan juga menemukan persoalan yang bersifat khas di masing-masing wilayah. Di Kota Gorontalo, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru mencapai 28,8 persen dan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap 29,7 persen.

Kabupaten Gorontalo Utara mencatat Angka Kematian Balita (AKBa) sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan wasting 5,4 persen. Kepesertaan aktif JKN di Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango masih berada di bawah 90 persen. Sementara itu, penemuan kasus TBC di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara masih rendah.

Untuk persoalan spesifik tersebut, intervensi akan dirancang berbeda antardaerah dengan mengacu pada akar masalah masing-masing.

Di tengah berbagai kesenjangan, terdapat pula capaian yang dinilai sudah baik dan perlu dipertahankan. Keberhasilan pengobatan TBC, aktivitas fisik, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) berstatus hijau di seluruh kabupaten/kota.
Kabupaten Boalemo bahkan mencatat angka anemia ibu hamil hanya 3,2 persen. Capaian tersebut akan diposisikan sebagai praktik baik yang dapat dipelajari dan direplikasi oleh daerah lain.

Namun, status hijau tidak serta-merta berarti indikator tersebut selesai. Tim monev menilai capaian tetap harus diuji dengan indikator lain untuk memastikan kualitas layanan dan data. Salah satunya adalah cakupan KN lengkap di Gorontalo Utara yang mencapai 99,5 persen, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan angka AKBa di wilayah yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya memastikan kembali kualitas pencatatan, ketepatan sasaran, serta hubungan antara cakupan layanan dengan hasil kesehatan yang dicapai.

Dalam rapat tersebut, Dinkes P2KB Gorontalo menekankan perubahan cara pandang dalam mengelola kinerja. Kinerja tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang tersedia, tetapi oleh seberapa efektif sumber daya tersebut digerakkan untuk menyelesaikan masalah.

Setiap tim pengampu IKU diminta mengidentifikasi seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan logistik, anggaran APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), kapitasi JKN dan dana desa, hingga data, sistem informasi, kewenangan serta jejaring lintas sektor.

Jejaring tersebut mencakup pemerintah desa, PKK, tokoh agama, sekolah, BPJS, organisasi profesi dan berbagai unsur masyarakat lainnya.

Seluruh sumber daya tersebut selanjutnya diarahkan ke lokus prioritas dan digerakkan secara kolaboratif untuk menghasilkan perubahan pada indikator yang masih bermasalah.

Anang menekankan bahwa kekuatan yang hanya tercatat dalam dokumen tidak akan otomatis menghasilkan kinerja.

“Sumber daya yang tidak digerakkan hanya akan menjadi daftar kekuatan di dalam dokumen. Tercatat rapi, tetapi tidak pernah menjadi kinerja. Karena itu, yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar mengetahui apa yang kita miliki, tetapi memastikan seluruh sumber daya bergerak menuju masalah yang harus diselesaikan,” ujar Anang.

Untuk memastikan hasil monev menghasilkan perubahan, tim pengampu IKU akan menjalankan enam langkah tindak lanjut. Tahap awal meliputi analisis akar masalah hingga tingkat puskesmas dan desa, penguncian data dasar atau baseline, penetapan target dua bulan, serta perancangan intervensi.(mcgorontaloprov/krisna/ilb/md)