Banda Aceh, InfoPublik — Pemerintah Aceh mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dari sekadar menjual komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi. Langkah ini diarahkan agar kekayaan sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah sendiri.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026). AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”

Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah.

“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.

Menurutnya, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat. Karena itu, Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.

Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.

Menurutnya, tantangan Aceh adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi. Karena itu, PEMA melalui AEDF 2026 akan menyusun arah pengembangan investasi dalam jangka panjang.

“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.

Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab besar sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh. Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Aceh di tengah kondisi fiskal daerah dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri. Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.

Kerja sama berikutnya dilakukan dengan Citaglobal untuk joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan. Kemudian, PT Banda Sentra Nasional (BSNS) terlibat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.

Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.

Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui arah investasi yang disiapkan dalam roadmap 10 hingga 20 tahun ke depan, hilirisasi diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi Aceh dan memperbesar manfaat sumber daya daerah bagi masyarakat.