Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat di tengah sejumlah agenda besar serta persoalan sosial yang perlu diantisipasi.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).

Salah satu perhatian utama ialah persiapan menghadapi Muzakarah Internasional Tauhid Sufi II yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri 20.000 hingga 30.000 peserta dan berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Balai Meuseuraya Aceh, Blang Padang, dan Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh.

Menurut Illiza, besarnya jumlah peserta membutuhkan kesiapan seluruh unsur, mulai dari keamanan, lalu lintas, kesehatan, kebersihan hingga akomodasi. "Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak dan berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan masyarakat tetap merasa nyaman,” ujar Illiza.

Selain persiapan kegiatan, Forkopimda membahas langkah deteksi dini dan komunikasi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Milad GAM. Pengalaman dari kejadian pada 15 Agustus 2026 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi dengan keuchik dan unsur terkait di tingkat masyarakat.

Perhatian juga diarahkan pada persoalan yang menyangkut generasi muda, termasuk dugaan perundungan, kekerasan di lingkungan sekolah, dan kenakalan remaja. Pemerintah menilai penanganannya membutuhkan keterlibatan bersama antara sekolah, orang tua, pemerintah gampong, kepolisian, Satpol PP dan WH, serta Dinas Perhubungan.

Pada bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat, rapat membahas penanganan HIV/AIDS melalui pemetaan, pemeriksaan, konseling, pengobatan, dan pendampingan. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi pasien dalam setiap layanan.

Pemko Banda Aceh turut mendorong optimalisasi pos Satpol PP dan WH sebagai pusat pembinaan, pelayanan, serta respons terhadap persoalan masyarakat. Upaya tersebut akan melibatkan keuchik, imeum mukim, imam meunasah, pemuda, orang tua, Dinas Kesehatan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Forkopimda.

Dari sisi kesiapsiagaan bencana, pemerintah juga mengantisipasi potensi hujan lebat, petir, angin kencang, banjir, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas yang dapat menyertai kondisi cuaca.

Selain itu, perkembangan antrean bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi inflasi daerah turut menjadi perhatian pemerintah. Inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 4,84 persen pada Agustus 2026.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemko Banda Aceh berupaya memastikan berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi lebih awal, sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah dinamika kegiatan dan kondisi masyarakat.